Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi dan…

Doxing merupakan pengumuman ke publik yang disengaja melalui media internet mengenai informasi data pribadi seseorang oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data itu sendiri, yang tujuan dari perbuatan ini untuk mempermalukan, mengancam, mengintimidasi atau menghukum individu yang di identifikasi. Perbuatan doxing diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE. Akan tetapi perbuatan doxin…

Kajian Yuridis Pidana Percobaan Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana

Pengendalian sosial yang mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Di dalamnya terdapat jenis Pidana Percobaan. Pidana percobaan ini biasanya juga dikenal dengan pidana bersyarat. Pidana percobaan ini juga dikena dengan pidana bersyarat. Pidana ber…

Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dengan 2 (dua) cara melalui jalur pidana dan jalur perdata dalam jalur pidana dapat ditempu melalui proses peradilan baik penyidikan, penuntutan hinggah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sangsi pidana merupakan cara yang tepat menghadapi suatu perbuat…

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Institusi Melalui…

Perbuatan penghinaan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dapat merugikan orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan tercemarnya nama baik sesorang, baik itu melalui orang perorangan maupun lembaga (institusi). Perbuatan penghinaan biasanya dilakukan dalam bentuk perkataan yang tidak baik yakni berupa cacian, hinaan dan menuduh sesuatu yang tidak benar. Berdasarkan ha…

Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus…

Penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu melakukan penelitian untuk mengumpulkan data primer seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber referensi, referensi primer, dan data sekunder berupa bahan bacaan tambahan seperti internet dan dokumen resmi. dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan (Field R…

Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Peleceh…

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh lakilaki dewasa ketika menjadi korban, kasus tersebut terabaikan. Karena, aturan yang belaku saat ini lebih berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP tidak menjelaskan mengenai pelecehan seksual tetapi menjelaskan mengenai pecabulan yang di…

Penggunaan Fosfor Putih dalam Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata dewasa ini mendorong umat manusia untuk mengembangkan senjata perang yang efektif, sehingga mengesampingkan bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari pengembangan senjata yang dilakukan. Seperti Fosfor Putih, efek yang ditimbulkan akan mengakibatkan cacat dan bahkan kematian yang disebabkan oleh percikkan api yang ditimbulkan. Hal tersebut memotivasi untuk mengkaji te…

Kedudukan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Agains…

Negara-negara yang telah meratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Indonesia wajib untuk menerapkan seluruh hak asasi perempuan berdasarkan konvensi ini. Tapi dalam kenyataanya di Indonesia masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan baik itu dalam kekerasan maupun dalam hal pemenuhan …

Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Menurut Stockholm Conv…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.428 BUL t

Pengaturan Kelompok Militan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter …

Militan atau disebut sebagai kelompok radikal adalah suatu kelompok penduduk sipil ini memiliki tujuan yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya militan terjadi karena adanya pertentangan antara Taliban dan pemerintah Afganistan yang didukung oleh Amerika Serikat sehingga terjadinya k…

Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasi…

Pengaturan tentang spionase yang dilakukan pejabat diplomat negara pengirim yang melakukan praktik pengumpulan informasi secara rahasia yang sangat sensitif dari negara penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan spionase, maka itu praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomat dan spionase …

Pemenuhan HAM Pada Masyarakat Pada Saat Pandemic Covid-19 Ditinjau Dengan Huk…

ing bagi kepentingan dalam seluruh manusia apa lagi bagi orang- orang yang rentan terkena dampak covid-19. Badan organisasi kesehatan, penanganan pendidikan, perkerjaan, dunia telah menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.Tantangan bagi pengaturan tentang kewajiban Negara dalam pemenuha…

Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter In…

Eksistensi wartawan perang dalam hukum humaniter internasional memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang tindakan-tindakan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di medan perang. Wartawan merepresentasi profesi yang sangat berimplikasi terhadap setiap liputan perang. Akan tetapi seringkali wartawan menjadi korban saat terjadi konflik bersenjata. S…

Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni salah satu organisasi internasional yang berstatus global terpenting masa sekarang. Seorang petugas keamanan di kantor perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan. Serangan terhadap warga sipil sekaligus anggota PBB dan fas…

Ekstradisi Dan Implikasi Hukumnya Bagi Hubungan Diplomatik Dua Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.422 ALA e

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Lintas Damai Kapal Asin…

Hak lintas damai telah ada semenjak zaman Gentilis sampai sekarang. Konferensi Institut de Droit Internasional yang diadakan di Amsterdam 1957 menyatakan, kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan force majeure atau dalam keadaan bahaya. Lintas damai seba…

Pengaturan Tentang Pelanggaran Ruang Udara OlehPesawat Asing Menurut Hukum In…

Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 dan 7 telah mengukuhkan kedaulatan Negara diruang udara yang bersifat complete and exclusive yang mana, Negara berdaulat berhak mengatur dan mengamankan jalur penerbangan, mengingat sangat strategisnya ruang udara suatu wilayah bagi pertahanan keamanan Negara. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil maupun pesa…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Antar …

Associaton of South-East Asian Nation merupakan organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pencapaian terbesar ASEAN selama kurang lebih empat puluh tahun sejak terbentuk sebagai organisasi internasional regional adalah kemampuannya untuk memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan dan hal itu ma…

Reklamasi Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Penarikan Garis Batas Wilayah Laut …

Penelitian ini menggambarkan mengenai kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura yang berbeda penggunaan dan penerapannya dalam hal penarikan garis batas wilayah kedua negara di selat Singapura. Indonesia melakukan reklamasi pulau Nipah untuk kepentingan menjaga kedaulatan wilayah lautnya karena pulau Nipah merupakan titik dasar untuk menarik garis pangkal kepulaua…

Hukum Perjanjian Internasional Mengenai Tidak Di Undangnya Junta Militer Myan…

Myalnmalr altalu lebih dikenall dengaln Republic of Myalnmalr, sebelumnyal bernalmal Union of Myalnmalr merupalkaln sallalh saltu negalral yalng belum menjallalnkaln pemerintalhaln demokraltis di Alsial Tenggalral salmpali talhun 2011 setelalh diperintalh oleh rezim juntal militer Taltmaldalw sejalk talhun 1962. Pemerintalhaln militer Myalnmalr dimulali sejalk kudetal militer yalng dilal…