Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Dalam Perang Moderen Presfe…

Perang moderen pada saat ini terjadi saat kerusuhan antara pemerintah Suriah dan penduduk sipil di mana pemerintah Suriah diidentifikasikan telah melakukakn pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil, penyiksaan, pembunuhan, penangkapan, serta penggunaan senj…

Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Agen Diplomatik dan Dampak Hukumnya Berdas…

Sejak disahkan dan menjadi kesepakatan dalam konteks hubungan internasional, Konvensi Wina 1961 dipandang sebagai salah satu perjanjian yang paling sukses. Sampai saat ini, sebanyak 190 negara sudah meratifikasi dan diterapkan secara luas dalam mengatur hubungan diplomasi antar negara-negara. Pada prinsipnya, Konvensi Wina 1961 mengkodifikasi kebiasaan-kebiasaan hubungan antar negara dalam…

Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Li…

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui restorative justice serta dasar pertimbangan hukum Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam pengumpulan data ditekankan pada pada data primer dan sekunder, ditujuk…

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran (PA) Pada Kasus Tindak Pidana Kor…

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…

Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Ja…

Perjanjian merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya yang berdasarkan atas kepercayaan. Sama halnya dengan Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi antara pihak debitur, kreditur dan pihak ketiga. dimana pihak ketiga melakukan wanprestasi, terhadap pihak kreditur. dengan cara tidak membayar angsuran kredit mobil. Sehingga berakibat terhada…

Mekanisme Penyelesaian Perkara Perbuatan Pengancaman Dengan Kekerasan (Studi …

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat merugikan baik korban kekerasan maupun pelaku kekerasan karena pasti akan menghadapi akibat hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membahas penyelasain perkara perbuatan pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Pold…

Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pe…

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam birokrasi lembaga pemerintah serta mencegah kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas oleh perangkat dalam birokrasi pemerintah maka keberadaan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dianggap sangat penting untuk melakukan pengawasan internal kepada perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tetap…

Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umumnya hanya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian untuk mereka yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang tersebut. Akan tetapi perkawinan dan perceraian tidak selamanya dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama, sering kali perkawinan dan perceraian itu dil…

Pelanggaran Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Nelayan Vietnam Da…

Laut Cina Selatan merupakan sebagai batas maritim antara Indonesia dan Vietnam. Berbagai persoalan yang muncul, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam, masih belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam dua tahun terakhir tahun 2021-2022, banyak Kapal Ikan Asing Nelayan Vietnam melaksanakan kegiatan illegal fishing di Perairan Natuna Utara, yang mana kapal – k…

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembalakan Hutan Adat Sabuai …

Pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus pembalakan hutan akibat Illegal Loggig dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Nomor 19/PID.B/LH/PN/2021 Dth masih menjadi kontraversi dikalangan masyarakat. Dalam kasus pembalakan hutan adat di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh salah satu perusahan yang bergerak di bidang perkebunan pala…

Keabsahan Perkawinan Sedarah Di Gunung Sari Ilir Kalimantan Timur

Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui perkawinan terbentuklah suatu keluarga yang baru. Larangan perkawinan yang muncul dalam masyarakat saat ini adalah mengenai perkawinan sedarah. Pada dasarnya perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilarang oleh negara dan agama. Namun lembaga perkawinan juga perlu diatur, salah satu aturan mengenai perkawinan…

Pengawasam Terhadap Pelanggaran Ilegal Logging Di Hutan Djamona Raa Petuanan …

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe pengawasan yang digunakan atas praktek illegal logging di hutan djamona raa petuanan desa rebi, kemudian untuk mengetahui tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas paraktek illegal logging di desa rebi. Jenis Penelitian ini tergolong dalam Penelitian hukum normatif Penelitian Memilik dua rumusan masal…

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Upah Lembur Pekerja

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalamnya mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upa…

Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Oleh PT. PLN (Persero)

Dalam Pembangunan memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan hukum tanah nasional. Pendirian jaringan listrik juga termaksud dalam pengadaan tanah. Tetapi kenyataannya PT. PLTD Poka kota Ambon telah menggunakan tanah ahli waris HH seluas 2000 Meter tan…

Pengambilan Rekaman dan Penyebaran Potongan Film Tanpa Hak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi (Pasal 9), dan hak moral (Pasal 5) terhadap ciptaan yang mereka buat. Hak ini hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, selain pencipta dan pemegang hak cipta diwajibkan untuk mendapatkan izin. Namun terdapat perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tan…

ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menjamin hak dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kepada anak (Putusan Nomor : 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb). Anak yang menga…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hitu Di Negeri Hit…

Di Indonesia, masalah hak atas tanah masyarakat hukum adat sering terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau pusat kekuasaan pemerintahan, di mana banyak masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Salah satunya adalah Negeri Hitu lama di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hak atas tanah masyarakat Hitu telah digunakan secara turuntemurun…

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam

Perkawinan adalah naluri manusia semenjak adanya manusia itu sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melaksanakan hubungan biologis dalam berkeluarga. Dalam perkawinan merupakan suatu kepastian terjalinnya hubungan antar dua pihak, yang kita kenal dengan sebutan hubungan hukum, dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban, sehingga muncul hukum objektif yang mengaturnya yang di…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaa…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Wisata Pantai untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan mas…

Peranan Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1731 FER p