Ditapis dengan
Kewenangann Penjabat Negeri dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Neger…
Penjabat Negeri melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri tanpa adanya musyawarah dari setiap marga atau soa yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri/Badan Pemusyawaratan Desa menjelaskan pada Pasal 19 Poin 1 â…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.560 KOR k
Pemenuhan HAM Perempuan Bersifat Universal Dan Kewajiban Negara
Mendefinisikan hak asasi manusia sebagai segala hak ciptaan Tuhan yang melekat pada diri manusia, sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan hak tersebut. Negara harus melindungi mereka sebagai otoritas untuk mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Menghormati martabat manusia dengan menjamin bagi semua, laki-laki dan perempuan, hak unt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.441 IND p
Penegakkan Hukum Terhadap Pengguna Senjata Api Oleh Kepolisian Republik Indon…
Penggunaan SENPI (Senjata Api) oleh Kepolisian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PERKAPOLRI NO. 6 TAHUN 2005, meski demikian pelanggaran dalam penggunaan SENPI oleh Kepolisian masih kerap terjadi. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penggunaan kekuatan SENPI serta bagaimana Penegakkan Hukum terhadap penggunaan SENPI oleh pihak kepolisian Republik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1743 ASM p
Kualifikasi Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi P…
Proses penegakan hukum memiliki beberapa tahapan, salah satu yang paling memenentukan dalam pemberantasan kejahatan adalah sistem peradilan pidana, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam proses peradilan salah satunya adalah Justice Colaborator yang diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Pasal 10 A ayat (1) jo, ayat 3 UU No 31 Tahun 2014 tentang PSK yang pada intinya memb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1742 SAL k
Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi
Peran utama kepolisian adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun banyak masalah dimasyarakat yang melibatkan oknum anggota polisi itu sendiri dalam melakukan kekerasan. Dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi di Polda Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1741 KOR k
Penerapan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Negara Yang Bukan Peserta Konvensi …
Ada beberapa negara di dunia yang tidak termasuk dalam peserta konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai status pengungsi, prinsip non-refoulement ini juga tercermin dalam praktik negara-negara (states practice) dalam kerangkan hubungan internasional modern, Expert Roundtable UNHCR dan deklarasi yang dihasilkan oleh Ministerial Meeting Of States Parties di Jenewa, Swiss pada 12-13 Desember 20…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.440 WAL p
Penerapan Pasal 187 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Vandalisme Pada Kantor Desa H…
Pasal 187 KUHP memiliki unsur yang dapat menjadi dasar pertimbangan hukum kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindakan vandalisme. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1) untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim pada unsur pasal 187 KUHP terhadap pelaku tindak vandalisme. 2) untuk mengkaji dan menganalisa apa s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1740 RUM p
Kajian Yuridis Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Pencab…
Indonesia mempunyai Undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum. Penelitian ini diawali dengan mempertimbangkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1739 BAR k
Penerapan Hukum pidana Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Kejahatan S…
Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe pada kartu secara illegal. Kejahatan skimming tidak terlepas dari berbagai metode yang dilakukan oleh para pelaku, pelaku kejahatan skimming adalah seorang Warga Negara Asing. Kejahatan yang dilakukan secara professional dan terorganisir dengan baik sehingga dengan mu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1738 SIL p
Tinjauan Yuridis Kenakalan Remaja Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Ambon)
Tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat tentunya sangat meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi juga dilakukan remaja. Kenakalan remaja yang terjadi di Kota Ambon diperlukan penanganan khusus yang tentunya perlu menggerakan semua lapisan masyarakat dalam penanggulangannya. Tujuan dari penelitia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1737 TOU t
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Dalam Perang Moderen Presfe…
Perang moderen pada saat ini terjadi saat kerusuhan antara pemerintah Suriah dan penduduk sipil di mana pemerintah Suriah diidentifikasikan telah melakukakn pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil, penyiksaan, pembunuhan, penangkapan, serta penggunaan senj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.439 SAB b
Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Agen Diplomatik dan Dampak Hukumnya Berdas…
Sejak disahkan dan menjadi kesepakatan dalam konteks hubungan internasional, Konvensi Wina 1961 dipandang sebagai salah satu perjanjian yang paling sukses. Sampai saat ini, sebanyak 190 negara sudah meratifikasi dan diterapkan secara luas dalam mengatur hubungan diplomasi antar negara-negara. Pada prinsipnya, Konvensi Wina 1961 mengkodifikasi kebiasaan-kebiasaan hubungan antar negara dalam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.438 KOE p
Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Li…
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui restorative justice serta dasar pertimbangan hukum Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam pengumpulan data ditekankan pada pada data primer dan sekunder, ditujuk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1736 USI p
Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran (PA) Pada Kasus Tindak Pidana Kor…
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1735 AHM p
Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Ja…
Perjanjian merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya yang berdasarkan atas kepercayaan. Sama halnya dengan Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi antara pihak debitur, kreditur dan pihak ketiga. dimana pihak ketiga melakukan wanprestasi, terhadap pihak kreditur. dengan cara tidak membayar angsuran kredit mobil. Sehingga berakibat terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.948 HUS p
Mekanisme Penyelesaian Perkara Perbuatan Pengancaman Dengan Kekerasan (Studi …
Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat merugikan baik korban kekerasan maupun pelaku kekerasan karena pasti akan menghadapi akibat hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membahas penyelasain perkara perbuatan pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Pold…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1734 GUN m
Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pe…
Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam birokrasi lembaga pemerintah serta mencegah kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas oleh perangkat dalam birokrasi pemerintah maka keberadaan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dianggap sangat penting untuk melakukan pengawasan internal kepada perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tetap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.559 RUM l
Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umumnya hanya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian untuk mereka yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang tersebut. Akan tetapi perkawinan dan perceraian tidak selamanya dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama, sering kali perkawinan dan perceraian itu dil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.947 RUS p
Pelanggaran Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Nelayan Vietnam Da…
Laut Cina Selatan merupakan sebagai batas maritim antara Indonesia dan Vietnam. Berbagai persoalan yang muncul, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam, masih belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam dua tahun terakhir tahun 2021-2022, banyak Kapal Ikan Asing Nelayan Vietnam melaksanakan kegiatan illegal fishing di Perairan Natuna Utara, yang mana kapal – k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.437 RAS p
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembalakan Hutan Adat Sabuai …
Pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus pembalakan hutan akibat Illegal Loggig dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Nomor 19/PID.B/LH/PN/2021 Dth masih menjadi kontraversi dikalangan masyarakat. Dalam kasus pembalakan hutan adat di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh salah satu perusahan yang bergerak di bidang perkebunan pala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1733 PAI k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara