Analisis Kasus Tentang Kualifikasi Kejahatan Fetish Dalam Prespektif Hukum Pi…

Kasus fetish kain Jarik merupakan salah satu kasus dimana pelakunya memiliki penyimpangan seksual yang menarik perhatian orang yang berbalut kain. Pelaku yang merupakan mahasiswa Universitas Surabaya pada semester terakhir ini menjadikan 25 adik tingkatnya sebagai objek seks. Menariknya, perbuatan pelaku tidak bisa dianggap sebagai pelecehan seksual, karena pelaku dan korban tidak ber…

Legalitas Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran

diaan BBM oleh Pemerintah juga harus seimbang dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harganya juga bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak membuat banyak pengguna kendaraan bermotor lebih sering membeli pada pengecer karena lebih cepat dan tidak perlu mengantri meskipun harganya cenderung lebih mahal. Dalam Pasal 43 sampai d…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penggelolaan Dana Desa Di Desa Welutu…

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjamin serta memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa, maupun dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan demikian sudah sepatutnya masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana …

Problematika Tindakan Pemerintah Daerah Melakukan Penetapan Taniwel Sebagai D…

Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis adat bukan saja mengalami permasalahan penataan secara struktural, akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah juga banyak menghadirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai dampak dari perubahan yang dialami oleh desa sebagai sebuah kesatuan sosial. Contoh persoalan lemahnya peran adat dalam kehidupan masyarakat adalah…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemenuhan Hak Anak Terl…

Identitas diri seseorang harus diberikan sejak ia lahir, hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memiliki identitas merupakan Hak Asasi Manusia maka Negara, Pemerintah dan masyarakat harus menjunjung dan menghormatinya seperti menetapkan aturan atau kebijakan guna melin…

Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pembebasan Lahan Di Desa Lermatang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.561 REN t

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Keke…

Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan sebagai suatu perbuatan kejahatan bersifat seksual dan tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan…

Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm…

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas? 2) Bagaimanakah upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua?. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengambil data dari kepolisian Resor P. Ambon dan P.P. Lease. Hasil…

Kedudukan Anak Luar Kawin saat Orang Tua Biologis Melakukan Perkawinan

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata, yakni: “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 110/Pdt.P/2020/PN Amb tentang Aleks Solissa dan Christiane Salamor yang te…

Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara (Suatu …

Negara indonesia telah berlandaskan pada negara hukum, namun sering terjadi perbuatanperbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah pelecehan seksual. Fenomena pelecehan seksual sering terjadi di kalangan masyarakat baik itu secara fisik maupun non-fisik, dengan kata lain masih banyak yang melanggar aturan-aturan yang telah di buat. Dalam masalah pelecehan seksual, reaksi jender menj…

Kewenangann Penjabat Negeri dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Neger…

Penjabat Negeri melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri tanpa adanya musyawarah dari setiap marga atau soa yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri/Badan Pemusyawaratan Desa menjelaskan pada Pasal 19 Poin 1 â…

Pemenuhan HAM Perempuan Bersifat Universal Dan Kewajiban Negara

Mendefinisikan hak asasi manusia sebagai segala hak ciptaan Tuhan yang melekat pada diri manusia, sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan hak tersebut. Negara harus melindungi mereka sebagai otoritas untuk mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Menghormati martabat manusia dengan menjamin bagi semua, laki-laki dan perempuan, hak unt…

Penegakkan Hukum Terhadap Pengguna Senjata Api Oleh Kepolisian Republik Indon…

Penggunaan SENPI (Senjata Api) oleh Kepolisian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PERKAPOLRI NO. 6 TAHUN 2005, meski demikian pelanggaran dalam penggunaan SENPI oleh Kepolisian masih kerap terjadi. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penggunaan kekuatan SENPI serta bagaimana Penegakkan Hukum terhadap penggunaan SENPI oleh pihak kepolisian Republik…

Kualifikasi Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi P…

Proses penegakan hukum memiliki beberapa tahapan, salah satu yang paling memenentukan dalam pemberantasan kejahatan adalah sistem peradilan pidana, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam proses peradilan salah satunya adalah Justice Colaborator yang diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Pasal 10 A ayat (1) jo, ayat 3 UU No 31 Tahun 2014 tentang PSK yang pada intinya memb…

Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi

Peran utama kepolisian adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun banyak masalah dimasyarakat yang melibatkan oknum anggota polisi itu sendiri dalam melakukan kekerasan. Dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi di Polda Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk…

Penerapan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Negara Yang Bukan Peserta Konvensi …

Ada beberapa negara di dunia yang tidak termasuk dalam peserta konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai status pengungsi, prinsip non-refoulement ini juga tercermin dalam praktik negara-negara (states practice) dalam kerangkan hubungan internasional modern, Expert Roundtable UNHCR dan deklarasi yang dihasilkan oleh Ministerial Meeting Of States Parties di Jenewa, Swiss pada 12-13 Desember 20…

Penerapan Pasal 187 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Vandalisme Pada Kantor Desa H…

Pasal 187 KUHP memiliki unsur yang dapat menjadi dasar pertimbangan hukum kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindakan vandalisme. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1) untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim pada unsur pasal 187 KUHP terhadap pelaku tindak vandalisme. 2) untuk mengkaji dan menganalisa apa s…

Kajian Yuridis Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Pencab…

Indonesia mempunyai Undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum. Penelitian ini diawali dengan mempertimbangkan…

Penerapan Hukum pidana Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Kejahatan S…

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe pada kartu secara illegal. Kejahatan skimming tidak terlepas dari berbagai metode yang dilakukan oleh para pelaku, pelaku kejahatan skimming adalah seorang Warga Negara Asing. Kejahatan yang dilakukan secara professional dan terorganisir dengan baik sehingga dengan mu…

Tinjauan Yuridis Kenakalan Remaja Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Ambon)

Tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat tentunya sangat meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi juga dilakukan remaja. Kenakalan remaja yang terjadi di Kota Ambon diperlukan penanganan khusus yang tentunya perlu menggerakan semua lapisan masyarakat dalam penanggulangannya. Tujuan dari penelitia…