Kajian Yuridis Viktimisasi Dalam Kasus Pemerkosaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1046 SAH k

Pembinaan Anak Nakal Yang Dikembalikan Kepada Orang Tua

Anak merupakan aset masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistim yang ada, Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, maka dapat mempengaruhi sikap dan karakte…

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Tindak pidana korupsi sudah bukan lagi masalah yang langka terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja namun juga oleh pejabat militer yang tergabung dalam instansi TNI. Sistem hukum yang dianut militer ini berbeda dengan sistem hukum sipil sehingga menimbulka…

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomo…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menganalisis tentang Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon Nomor 531 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Tertanggal 29 Desember 2017 berdasarkan dengan syar…

Kekuatan Pembuktian Pembacaan Keterangan Saksi Yang Tidak Di Sumpah Persidangan

Keterangan saksi adalah alat bukti yang sah sebagaimana telah di atur dalam pasal 184 KUHAP,Keterangan Saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengarsendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alas an dari pengetahuannya itu(Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan di persid…

Analisa Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1042 SAR a

Analisa Hukum Keterangan Palsu Dalam Proses Persidangan

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebu tdalam KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut…

Peranan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Maluku Dalam Pengawasan Dan Pemer…

Pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah yang disingkat menjadi Itwasda dalam menjalankan wewenangnya melakukan pengawasan secara fungsional. Dalam konteks ini, mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anggota kepolisian, yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin Polri sekaligus sebagai tolak ukur kenetralan dari independensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal oleh It…

Problematika Hukum Penenggelaman Kapal Perikanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1039 MUS p

Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota…

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Pencurian pun dilakukan dengan bermacam cara. Modus operandi merupakan teknik atau cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, tugas dari masing-masin…

Koordinasi Fungsional Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Negara Indonesia memiliki dua bentuk geografis, keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan, adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit oleh dua samudera ters…

Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Melibihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Karena hakim mempunyai tujuan menegakan kebenaran dan …

Analisa Yuridis Pembukaan Informasi Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucia…

Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis pembukaan rahasia bank terkait tindak pidana pencucian uang dan merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data-data sekunder dengan memahami hukum sebagai norma positif dalam si…

Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pida…

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana pencabulan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun banyak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melibatkan …

Visum Et Repertum Bagi Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Visum et repertum merupakan salah satu alat buktisurat yang biasa digunakan dalam proses pembuktians suatu perkara pidana terutama di dalam proses penyidikan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu,penyidik sangat bergantung pada visum et repertum untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Melihat kasus penganiayaan dikota ambon yang termaksut salah satu tindak…

Perlindungan Hukum Dalam Hal Penerapan Pasal 378 KUHP Dalam Hubungan Kontrakt…

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didasarkan pada kontrak dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa tersebut sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa dikor…

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 Te…

Pencurian ringan sebagai salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang didalamnya mengandung unsur mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaanya Pasal 364 KUHP sangat sulit diterapkan terhadap pencurian yang nilai objek…

Pengamanan Barang Bukti Oleh Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Maluku

Pelaksanaan pengelolaan barang bukti, pihak Kasat Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI) memberikan kejelasan bahwa “segala macam bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya di simpan di Satuan Tahanan dan Barang Bukti (selanjutnya disingkat SAT TAHTI) di gudang tempat penyimpanan barang bukti, Dalam pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Polda Maluku dilaksanakan oleh Direktorat Tahan…

Manajemen Penanganan Tindak Kejahatan Di Kota Ambon Oleh Kepolisian Reseort P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan tindak kejahatan di kota ambon yang dirancang oleh Kepolisian Reseort Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease, Penanggulangan yang dilakukan Polri melalui penguatan peran dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap potensi terjadinya kejahatan dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas di wil…

Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Berdasa…

Dalam perkara psikotropika, masyarakat juga merasa bahwa ancaman pidana yang begitu tinggi, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika tidak diterapkan secara penuh oleh hakim. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara untuk beberapa bulan saja. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan semakin hari semakin …