Hambatan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakata…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1412 NOY h

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kasus Kekerasan Bersama Dalam…

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan yang menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) serta diversi sebagai upaya pengalihan perkara dari litigasi ke non litigasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana wajib dilakukan upaya diversi baik di tingkat kepolisian (penyidikan), kejaks…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artis Yang Mengendors Investasi Bodong Pad…

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem online. Terdapat kasus yang menarik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mengungkap kasus investasi ilegal dengan omzet hampir Rp 750.000.000.000 …

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Tiakur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1409 LET p

Penyelesaian Perkara Penganiayaan (Vide Pasal 351 ayat (1) KUHP) Di Polsek Md…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1408 TIV p

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Badan Narkoti…

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus.Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tin…

Penegakan Hukum Terhadap Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif Di Rum…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penegakan hukum terhadap penyembelian ternak/sapi Ruminansia Betina Produktif Di Rumah Pemotngan Hewan Di Kota Ambon. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptifanalitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terknikn pengumpulan bahan hukum melalui stud…

Pengaruh Marka Jalan Dan Rambu Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu L…

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya di kota Tiakur sering sekali terjadi kecelakaan. Pembangunan jalan yang dilakukan di kota Tiakur sangatlah mendukung tujuan pemerintah, namun tentunya harus didukung dengan fasilitas pendukung jalan seperti marka jalan dan rambu lalu lintas. Perlengkapan pendukung yang menjadi perhatian yakni marka jalan dan rambu lalu li…

Penyidikan Perkara Anak Di Bawah 12 Tahun Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pi…

Anak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada 3 satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebu…

Kajian Yuridis Pemberian Rehabilitasi Bagi Pengguna Sebagai Upaya Pencegahan …

Penenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemberian rehabilitasi bagi pengguna sebagai upaya pencegahan penggunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis Normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi ke…

Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Terhadap Anggotanya Dalam Hal Terjadinya…

Terjadinya pembubaran suatu koperasi karena diduga melakukan penggelapan uang, maka dalam hal ini para anggota koperasi merasa dirugikan. Pihak koperasi dalam hal ini tidak melakukan ganti kerugian terhadap para anggotanya yang merasa dirugikan. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 34 ayat ( 1 dan 2 ). Perumusan masalah yang dapat diambil dari uraian di atas ya…

Tanggung Jawab Arsiparis Dalam Pengelolaan Arsip Daerah Di Kabupaten Maluku B…

Berbicara mengenai tindakan hukum berkaitan dengan efektifitas kearsipan dalam pelaksanaan administrasi sebuah organisasi atau lembaga negara, dimana arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu lembaga pemerintahan,sistem kearsipan yang sesuai dengan keadaan organissinya. Proses pengelolaankarena itu suatu lembaga dalam mengelola kearsipannya harus memperhatikanPene…

Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Pendukung Islamic State Of Iraq…

Rakyat Indonesia yang telah mendapatkan status kewarganegaraan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menjadi Warga Negara Indonesia dan dengan sendirinya mendapatkan ha…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…

Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Melakukan Tindak Pidana …

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pengaturan dalam Undang-undang tersebut tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS. Sehingga itu, keluarlah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Demi mewujudkan Peraturan perundang-undangan yang partisipatif, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan Masyarakat dapat berprtisipasi dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui status undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat dan akibat hokum da…

Komite Pengawas Perpajakan Dalam Memberikan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan amanat Pasal 36C UU KUP, Menteri Keuangan membentuk PMK Nomor 54/PMK.09/2008, yang terakhir dirubah dengan PMK Nomor 18/PMK.09/2020 tentang Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Komwasjak bertujuan mendorong terwujudnya kultur baru, nilai baru dan tatakelola yang baik di lingkungan instansi perpajakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan administrasi perpajak…

Pengaruh Disiplin Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan…

Keasyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon dalam meningkatkan kelancaran pelayanan publik serta menjamin efektivitas, efisiensi, dan kedisiplinan pegawai, melihat pada kedisiplinan kerja pegawai mengenai hari kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja normatif adalah sejumlah wakt…

Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…

Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Dikaitkan Dengan Pemberhentian Tidak …

Keputusan Bersama Keputusan Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN dibuat dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Terkait …