Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…

masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Putusan Nomor :…

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. …

Status Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Izin Belajar

Lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar dan tugas belajar yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya guna menindaklanjuti Pasal 7…

Study Terhadap Perbuatan Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dalam Kaitannya Dengan…

Pada era sekarang ini teknologi semakin berkembang dan banyak sekali bisnis yang dibuat berbasis online dan juga banyak sekali masyarakat yang melakuan interaksi di dunia maya dari pada di dunia nyata. Oleh sebab itu, bentuk tindak pidana penipuan pun ikut berkembang seiring dengan adanya teknologi dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri mereka masih saja belum memahami secara baik bagaimana…

Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan

Kesatuan masyarakat hukum adat di Pulau Buru terbagi menjadi beberapa wilayah dengan berpusat pada suatu wilayah tertentu. Dimana, pemimpin di tingkat Regenschaap disebut dengan gelar Jou atau Raja sebagaimana di Maluku Tengah. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat juga sistem pemerintahan desa yang terdapat kepala desa dan staf pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk m…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Proses …

Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Penyimpangan perilaku yang terdapat dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpa…

Penggunaan Senjata Kimia Oleh Negara Suriah Dalam Konflik Bersenjata

Pengaturan Hukum tentang larangan Penggunaan senjata kimia termuat dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Brusleess 1874 , Deklarasi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag ke IV 1907, Protokol jenewa 1925, Deklarasi paris 1989 kemudian tahap akhir pengaturan penggunaan senjata kimia lebih jelas dan spesifik dalam Konvensi Senjata Kimia 1993 atau Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, …

Implikasi Hukum Dari Aktivitas Masyarakat Di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia

Skripsi ini membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan darat Malaysia Indonesia. Terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pe…

Modus Operandi Perbuatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tindak Pidana Korups…

Seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi tentunya merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra ordinari crime) dan bukan hanya itu saja namun berkembangnya tindak pidanaa korupsi tentunya berkembang dengan berbagai bentuk dan modus. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana ko…

Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan W…

Secara umum telah banyak terjadi kasus penyalahgunaan wewenang perwakilan diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang di negara penerima (receiving state). Perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan wewenang tersebut karena adanya hak kekebalan dan imunitas yang melekat pada dirinya. Sebagai perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik harus sadar bahwa ia mewakili negarany…

Keabsahan Pemungutan Pajak Alat Berat di Tinjau Dari Putusan MK No. 3/PUU-XII…

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat seperti Bulldozer, Traktor, Excavator, Dump Truck dan sejenis lainnya menimbulkan polemik bagi dunia usaha. Hal ini dikarenakan alat berat tersebut tidaklah sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun berdasarkan Putusan MK No.3/PUU-XIII/2015 Alat Berat bukanlah Kendaraan Ber…

Penegakan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri memiliki kerusakan yang umu…

Kekuatan Berlakunya Putusan Pengadilan Terhadap Hak Waris Atas Tanah Dati Yan…

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk prasarana lainnya. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli. Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apabila salah satu pih…

Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsum…

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasis ebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU Nomor 10 tahun1998 tentang perba…

Intervensi China Dan Pengaruh Terhadap Aliansi Diplomasi Taiwan

Menurut Montevideo Convention, negara harus memiliki pemerintahan, memiliki hubungan diplomatis dengan negara lain, memiliki wilayah yang ditetapkan, dan memiliki populasi permanen. Taiwan adalah bagian dari China namun Taiwan mengklaim kemerdekaan mereka dan menyatakan diri sebagai negara yang berbeda. Dalam hukum Internasional Taiwan sudah disebut sebagai Negara karena memenuhi 4 (empat) unsu…

Perlindungan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Data Medis Pasien Covid 19

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.442 NAR p

Perlindungan Lingkungan Laut Dan Pesisir Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Ala…

Lingkungan hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di lindunginkelestariannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam dengan cara destruktif .Adapun permasalahan Yang akan dibahas dalam skripsi …

Kajian Yuridis Penetapan Pelaku Sebagai Pecandu Narkotika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi pecandu narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta program rehabilitasi oleh badan narkotika nasional , dan untuk mmengetahui efektivitas pelaksanaan penetapan pelaku sebagai pecandu narkotika . Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif , dengan menggunakan pendekatan ososial , dan malalui teknik an…

Kajian Hukum Pidina Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speet Bump) Bagi Penge…

Keputusan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pemaiaki jalan, menegaskan bahwa pembuatan Speet Bump atau Polisi Tidur harus memenuhi segala criteria yang di atur dalam keputusan tersebut. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Speet Bump yang ada di jalan di saat ini dimulai dari ketinggiannya yang beragam, penempatan yang tidak tepat, bentuk dan ba…

Kajian Yuridis Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang L…

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional diselenggarakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 131 ayat (1) UU LLAJ dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, te…