Tanggung Jawab Pengangkut Terkait Dengan Ketersediaan Fasilitas Penumpang Dia…

Dalam pengangkutan laut, penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perusahaan pengangkutan. Namun sekarang ini pengangkut mengabaikan tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas penumpang diatas kapal seperti tempat duduk walaupun sudah membeli karcis atau tiket dikarenakan tempat duduk diatas kapal yang sudah penuh. dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 17…

Perlindugan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja Pada Kapal Penagkap Ikan (bobo) …

Perlindugan Tenaga Kerja yang bekerja tanpa adanya Kontrak kerja pada kapal penagkap ikan milik CV Tehoru. Dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan antara pekerja dan pengusaha perusahaan harus selalu ada kontrak atau perjanjian kerja. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganasilis ba…

Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online

Pekembangan Transportasi khususnya transportasi udara kini berkembang sangat pesat dengan didukung oleh teknologi masa kini hal ini juga menimbulkan berbagai macam masalah khususnya dalam kegiatan jual beli tiket pesawat secara online (e tiket) banyak keluhan dari konsumen seperti keterlambatan dalam mengkonfirmasikan e tiket yang sudah di beli, pembatalan keberanngkatan secara sepihak d…

Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.801 RAS k

Persaiangan Usaha Antara Pelaku Usaha Ojek Konvensional Dengan Ojek On-Line D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.800 LAT p

Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti Berdasarkan (Putusan Nomor 11…

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan Menganalisis Penggunaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. 2).Untuk Mengetahui dan Menganalisis FaktorFaktor yang mempengaruhi Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti Berdasarkan (Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bjm). 3). Sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar…

Perlindungan Konsumen Terkait Ketidaksesuaian Harga Barang Yang Tertera Pada …

Pembimbing I. Th.I. Pesulima, Pembimbing II Ny. Agustina Balik.,. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajibn antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen mengambil sendiri barang belanjanya di etalase yang telah disediakan, dimana telah tertera lebel harga yang harus…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Desa Imroin Dan Desa Pota …

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) Desa Imroing merupakan sengketa hak atas tanah ulayat yang sampai saat ini belum ada upaya Penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitase Penyelesaian sengketa, telah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan …

Perceraian Menurut Hukum Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan adanya pembagian anak menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di desa Klis, sehingga tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan, perlidungan dan pendidik anak tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam pembagian harta bersama pada masyarakat adat desa Klis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh u…

Implikasi Pasal 5 UU NO 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Kedaulatan …

Kedaulatan merupakan suatu syarat sah berdirinya sebuah negara dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Kedaulatan tidak hanya terbatas pada daratan saja, tetapi di dalamnya termasuk juga ruang udara serta lautan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Ruang udara merupakan bagian wilayah negara yang terletak di atas permukaan w…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Udara Dan Maritim Antara Malaysia …

Sengketa perbatasan antar negara merupakan ancaman yang nyata bagi keamanan dan perdamaian, bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi perdamaian internasional. Salah satu sengketa mengenai batas-batas wilayah negara adalah yang terjadi antara Malaysia dan Singapura yang memperdebatkan batas udara dan batas maritim. Malaysia tidak setuju dengan Singapura yang menerapkan aturan baru…

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter

Penggunaan pesawat tanpa awak (drone) dalam konflik bersenjata marak terjadi saat ini. Pro kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Disatu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apapun mengingat akuransi penggunaanya disaat konflik masih dipertanyakan. Tujuan dari peneli…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…

Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…

Pengaturan Private Military Contractors (PMCs) Dalam Perang Unconventional Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.300 JOH p

Tanggung Jawab Individu Dalam Perspaktif Hukum Internasional Dan Penerapannya…

Individu merupakan subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab di depan pengadilan hukum internasional atas tindak pelanggaran HAM berupa kejahatan perang yang telah di perbuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Bagaimana Tanggung jawab Individu Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk meng…

Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang No. …

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara status pegawai honorer ini kemudian dihapuskan dan yang hanya diakui dalam undang-undang ini yakni PPPK dan PNS. Sehingga yang menjadi rumusan masalah disini yakni bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan pegawai honorer? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai honorer? Penelitian i…

Kajian Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Dengan Istri Kedua Tanpa Izin Dar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.795 RUM k

Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Seabagai Penjabat Kepala Pemerintah Neg…

Tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri di dua Negeri yang berbeda tanpa memperhatikan Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan perbedaan pendapat pada pemerintah daerah dan Negeri adat. Adapun Tujuan Dari Penilitian Ini untuk menganalisa tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Kepa…

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem COD (Cash On Delivery

Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesananya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap kurir yang merupakan p…

Putusan Mahkamah Partai Terhadap Putusan Mahkamah Agung

Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik dan perselisihan secara internal yang terjadi dalam partai. Pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga namun pada penyelasaiannya diberikan satu …