PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO

No. Panggil

SP.3032 MIA p1

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI PLATFORM BINOMO

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang bertujuan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya penggunaan platform digital seperti Binomo semakin memperumit proses pelacakan aliran dana ilegal. Kasus Indra Kenz menjadi sorotan karena ia diduga memanfaatkan platform Binomo untuk menipu masyarakat dan mengal…

Pela Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan Antara Desa Abio Dan Desa Ramb…

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, berdasarkan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun. Hukum ini tidak selalu tertulis tetapi ditaati dan memiliki sanksi sosial. Pela adalah suatu sistem kekerabatan dan ikatan persaudaraan yang telah lama hidup dalam masyarakat adat Maluku, termasuk di Pulau Seram, Pulau Ambon, …

Penyelesaian Unresolved Segment Wilayah Naktuka Segment NoelBesi-Citrana Di…

Penetapan batas wilayah negara baik dengan negara yang berbatasan langsung maupun yang berhadapan, merupakan hal yang penting untuk diselesaikan guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, Republik Indonesia berkepentingan untuk menyelesaikan penetapan batas darat dengan negara-negara tetangga, termasuk dengan Republik Demokratik Timor Leste pada segmen Noel Be…

Perlindungan Hukum Terahadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin D…

Perjanjian kredit seharusnya dilakukan antara pihak bank dengan calon debitur. Namun, dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan identitas, di mana data pribadi seseorang digunakan secara tidak sah untuk mengajukan pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kredit fiktif. Kredit fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas yang disalahgunakan. Hal ini tidak hanya…

Akibat Hukum Terhadap Debitur Karena Tidak Dihapusnya Jaminan Fidusia.

Penghapusan jaminan Fidusia merupakan kewajiban dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, faktanya banyak jaminan Fidusia yang tidak dihapus meski perjanjian telah berakhir, kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemberi Fidusia. Salah satu contohnya, seorang debitur yang tidak dapat menjaminkan ke…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Wa…

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat dalam hal kepemilikan tanah warisan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum waris Indonesia melindungi hak mewaris anak angkat, bagaimana status anak angkat, dan pengaturan apa yang akan terjadi di masa depan. Anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat disebut…

Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-380-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333 SJA a

Peraturan Jabatan Notaris

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TOB p

Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas - Kewajiban, Rahasia Jabatannya Dll

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347 AND n

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Asas itikad baik adalah suatu hal yang seharusnya menjadi dasar satu pihak dalam mendaftarkan merek. Jika didapati pihak yang dalam mendaftarkan merek miliknya dengan sengaja meniru atau melakukan persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan terhadap merek pihak lain maka hal ini dapat menjadi alasan munculnya sengketa merek. Jika didapati suatu merek melakukan pendaftaran…

Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Be…

Pasal 49 Ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib di uji kelayakannya. Kemudian dalam Pasal 234 Ayat 1 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Fakta di lapangan yang terjadi masih ada kendaraan yang lalai dalam melaksanakan uji KIR sehingga mengakibatkan…

Perceraian Akibat Pelangggaran Taklik Talak Dan Dampaknya Terhadap Pemenuha…

Taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri yang diakui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ketika suami melanggar syarat taklik talak istri berhak mengajukan cerai guna menjamin terpenuhinya hak-haknya namun pada kenyataannya pelaksanaan pemenuhan hak istri setelah pelanggaran taklik talak sering terkendala, terutama dalam penegakan putusan perceraian ter…

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAFI AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIF…

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memiliki dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal penyalahgunaan teknologi untuk membuat konten deepfake pornografi. Dengan deepfake memungkinkan manipulasi terhadap gambar dan video tanpa izin pemilik. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi korban yang mengalami pencemaran nama baik, pel…

Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Be…

Pasal 49 Ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib di uji kelayakannya. Kemudian dalam Pasal 234 Ayat 1 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Fakta di lapangan yang terjadi masih ada kendaraan yang lalai dalam melaksanakan uji KIR sehingga mengakibatkan…

Tinjauan Yuridis Undang-Undang keimigrasian Dalam Penanganan Kasus Penyelud…

Praktek penyelundupan manusia (people smuggling) menjadi marak dalam beberapa tahun terakhir. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. Praktek penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lem…

Tangkal Terorisme Dan Soft Approach

Buku ini membahas mengenai proses perubahan dalam penindakan maupun penanganan yang dilakukan oleh polri karena sebelumnya banyak yang menilai bahwa tindakan penanganannya masih terlalu represit,kini penanganan terorisme oleh kepolisian sudah banyak berubah jauh.

Kriminologi

buku ini membahas mengenai faktor - faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, objek studi kriminologi, dasar dan teori - teori kriminologi, serta penjelasannya dari perspektif psikologis dan sosiologis dan disiplin ilmu lainnya.

Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah

Kemitraan adalah dukungan terpadu dari masyarakat internasional dalam memulai proses panjang untuk memperbaharui tata pemerintahan(governance reform) di indonesia secara berkelanjutan. kemitraan merupakan milik bangsa indonesia,kemitraan merupakan wadah kerjasama antara lembaga Eksekutif.Legislatif,masyarakat madani,sektor swasta di indonesia dan masyarakat internasional.

Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi

Edisi

5

ISBN/ISSN

9786021186688

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

364 LIL t