Pelaksanakan tugas-tugas Keimgrasian dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dilakukan dengan menerapkan prinsip selektif, yaitu orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ,yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat bangsa dan negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia Metode peneliti…
Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Bahkan hakhak daripada perempuan dinomor duakan, serta tidak dianggap, juga perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Negara melarang perempuan untuk bersekolah atau menemp…
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang pantai dan laut yang sangat luas di dunia dan kaya dengan sumber daya kelautan yang harus dilindungi, namun letaknya yang strategis dan ramai dilayari oleh kapal- kapal asing menjadikan Indonesia juga menjadi jalur pelayaran internasional yang rawan terjadi kecelakaan kapal. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal…
Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…
Kebijakan Pemerintah Afganistan yang pro Barat dan berideologi sekuler menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok radikal yang hendak mendirikan Negara Islam di Afganistan sehingga berujung pada terjadinya perang saudara di Afganistan. Munculnya ISIS dan masuknya kepentingan negara asing turut memperburuk situasi keamanan yang akhirnya rezim lama berhasil ditumbangkan dan menanda…
Keselamatan pelayaran dan keamanan maritim merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan penggunaan laut dari segala macam ancaman khususnya seperti ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daa laut dan lingkungan, serta ancaman pelanggaran hukum. Praktiknya, harapan tersebut masih terk…
Pencemaran lingkungan pada wilayah laut bersumber dari aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu akibat industri pertambangan baik itu pertambangan dari darat maupun di lautan, pencemaran laut akibat industri pertambangan sangat berdampak luas terhadap segala ekosistem di laut dan berpengaruh juga terhadap penghidupan masyarakat pesisir terutama para ne…
Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Pada saat ini banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik seperti di Suriah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan Hukum Internasional terhadap tanggung jawab neg…
Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …
Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…
Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yaitu kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan. Tindakan aksi terror tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf pada wilayah perbatasan seperti pada kasus penyanderaan terhadap 5 (lima ) nelayan…
Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…
Pengaturan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban kerja paksa masih banyak terjadi. Anak bekerja dengan mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum dan pengaturan hukum ketenagakerjaan, dimensi hubungannya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi pada setiap mendapatkan pekerjaan d…
Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakuka…
Pencemaran laut menjadi masalah bersama bagi bangsa di dunia ini, Laut memiliki sifat yang dinamis mengikuti pergerakan arus laut, dan pencemaran laut dapat menyebar hingga menembus batas antar negara. Sifat pencemaran laut yang dinamis tersebut dapat menjadi masalah internasional. Konvensi hukum laut 1982 meminta setiap negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah, mengurangi, dan mengenda…
Kasus-kasus penyiksaan tenaga kerja wanita yang terus terjadi di Arab Saudi merupakan salah satu bukti bahwa masih lemahnya sistem hukum Internasional dalam penanganan terhadap para pelaku penyiksaan Tenaga Kerja wanita, selain itu lemahnya penegakan sistem hukum internasional dan nasional juga merupakan suatu bukti bahwa masih sangat kurang peran dan tanggung jawab Negara Indonesia untuk melin…