Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban kerja paksa masih banyak terjadi. Anak bekerja dengan mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum dan pengaturan hukum ketenagakerjaan, dimensi hubungannya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi pada setiap mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hal ini berimplikasi pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui perencanaan yang tertuju kepada tenaga kerja anak yang bekerja secara paksa pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Penelitian ini menggunakan penelitian Deskritif Analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dengan jenis data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan setelah data terkumpul dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dan saran.
Tanggung jawab negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negaranya agar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan. Karena itu, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah hal yang sangat penting agar anak dapat terhindar dari pekerjaan yang membahayakan seperti eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, pencideraan hak-hak anak yang menyebabkan hidupnya terlantar dan semakin sengsara dengan jumlahnya yang terus bertambah, sehingga membuat kualitas hidup anak semakin menurun.