Ditapis dengan
Pengaturan tentang Penerbangan Komersial dan Tanggung Jawab Negara
Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.363 HAR p
Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional
Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.311 HIA p
Pengaturan Mengenai Regestrasi Bendera Kapal Ikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina, Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal 36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.292 RUM p
Tinjauan Yuridis Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi …
Pada setiap konflik bersenjata dimanapun, anak selalu berada pada posisi yang sangat rentan dan termarginal. Hak-hak anak korban konflik bersenjata sering terabaikan bahkan sampai terbunuh, yang hidup pun tak kalah menderitanya akibat kehilangan keluarganya, diculik, menjadi cacat, menjadi pengungsi diberbagai negara, serta diperdagangkan untuk menjadi obyek ekploitasi dalam kejahatan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.291 SIL t
Pengaturan Hukum Terhadap Perang Saudara Di Suriah Perspektif Hak Asasi Manus…
Perang merupakan suatu keadaan dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Perang menimbulkan kekerasan terorganisir yang muncul dari kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Berdas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.280 MAR p
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Adat Hak Milik Kerabat Bagi Pembangunan Untuk Kep…
Kegiatan pembangunan selalu memerlukan lahan atau tanah, untuk menyediakan lahan maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan harus diberi imbalan berupa ganti rugi dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya yang layak dan adil kepada pihak yang berhak melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.779 BAT p
Pengaturan Mengenai Batas Zona Laut Teritorial Vietnam-Indonesia Menurut Uncl…
United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS III) adalah perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Salah Satu ketentuan Hukum Laut terdapat dalam Pasal 7 Tentang Garis Pangkal Lurus (Straight Baseline). Garis inilah yang digunakan oleh Vietnam pada saat melakukan penarikan batas Laut Teritorial. Hal inilah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.183 NOY p
Pengaturan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Islam
Pengaturan tawanan perang merupakan hal yang sering terjadi ketika adanya sebuah peperangan, di dalam agama Islam juga mengatur tentang hal tersebut. Dalam memperlakukan tawanan perang Islam memiliki peraturan dan ketentuan dalam memperlakukannya, dan semua itu tercantum dalam syariat Islam, baik berdasarkana pada ajaran-ajaran Islam, Al-Quran ataupun hadits. Beberapa kasus mengenai penyik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.487 HAM p
Pengaturan Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Hukum Internasional
ICCPR dan CEDAW pada dasarnya mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik. Tetapi dalam praktiknya negara mencoba mencoba melanggar dengan membatasi hak-hak politik masyarakat terkhususnya perempuan yaitu belum tercapainya 30% kuota perempuan di parlemen sehingga keterwakilan perempuan di parlemen berkurang dengan ditutupnya kesempatan untuk melaksanakan affirmative action dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.122 WIJ p
Pengaturan Wilayah Udara Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional
Hukum internasional membuka peluang dalam pembentukan kesepakatan antar negara dalam suatu perjanjian berkaitan dengan banyak hal terutama mengenai yurisdiksi suatu negara ataupun masalah-masalah yang disepakati untuk dicarikan jalan keluarnya. Negara-negara tersebut membuat kesepakatan atau perjanjian yang di kenal dengan Konvensi. Konvensi tersebut salah satunya mengenai pengaturan wilay…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.95 TOE p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara