Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan kedudukan serta penmenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga terkadang menimbulkan terjadinya sengketa dalam kontrak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas para pihak dalam kontrak pengadaan barang…
Pembatasan Kepemilikan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 18 Ayat (1) bahwa “Pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, di satu wilayah siaran maupun dibeberapa wilayah siaran dibatasi”. Seperti yang dimili…
Kehidupan modern makin dicirikan oleh canggihnya perangkat untuk memperoleh data. Manusia modern makin bergantung kepada kegiatan mandapatkan data yang secara teknis dinamakan pengukuran. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan tera ulang timbangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai upaya perlindu…
Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan jenis kontrak yang rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam praktek kontrak pengadaan barang/Jasa kedudukan pemerintah biasanya lebih kuat dan lebih dominan dari pihak swasta, hal mana kontrak tersebut telah dibuat dalam bentuk kontrak standar, karena telah disiapkan t…
Penggunaan media sosial akhir-akhir ini marak sekali pengguna media sosial yang datang ke Bioskop tidak hanya untuk menikmati film yang akan ditonton, tetapi juga sekalian mempublikasikan film yang sedang ditontonnya ataupun melakukan Live streaming melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Live pada saat pemutaran film. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu pelanggaran hak cipta dan oto…
Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan jenis kontrak yang rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam praktek kontrak pengadaan barang/Jasa kedudukan pemerintah biasanya lebih kuat dan lebih dominan dari pihak swasta, hal mana kontrak tersebut telah dibuat dalam bentuk kontrak standar, karena telah disiapkan t…
Kegiatan pengelolaan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Perusahaan PT.WAI TALA secara hukum jangka waktunya telah berakhir proses pengelolaan Hak Guna Usaha tersebut. Akan tetapi PT. WAI TALA masih terus melakukan proses pengambilan atau masih tetap beroprasi di atas tanah atau lahan tersebut dan masih mengambil hasil dari lahan tersebut. Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang No…
Penelitian ini mengenai pembagian warisan dimana masih banyak terdapat ahli waris yang kurang puas dengan apa yang diperolehnya, walaupun telah diketahui bahwa pembagian yang sudah diterima tersebut merupakan pembagian berdasarkan aturan hukum adat pada masing masing daerah, hal ini juga berpengaruh pada kedudukan perempuan dalam hukum adat, yang akan memicu timbulnya berbagai persoalan hukum. …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kewajiban hukum media massa dalam penerbitan iklan; 2) tanggung jawab media massa ketika menerbitkan iklan yang menggunakan kata-kata superlatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan h…
Penilitian dalam skripsi ini mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Madu Sebagai Produk local Tanpa Merek. Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hokum dalam bentuk perangkat hokum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada pun juga dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tenta…