Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Status Haknya Tidak Jelas

Masalah pertanahan terus-menerus ada dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan member…

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Dalam Perjanjian Jua…

Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli, para pihak yang melakukan transaksi jual beli ini mempunyai perannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian jual beli ini mengatur tentang berbagai transaksi jual beli baik benda bergerak ataupun tidak bergerak seperti rumah, tanah d…

Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA …

Cuti Mengunjungi Keluarga atau CMK merupakan jenis hak yang dapat diperoleh seorang warga binaan pemasyarakatan. Jenis hak ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga pasal ini menjadi dasar hukum bagi warga binaan untuk mendapatkan hak tersebut. Namun dalam pelaksanaannya hak cuti mengunjungi keluarga tersebut belum dapat dirasakan…

Kajian Yuridis Gambar Sketsa Pengejaran Dan Penangkapan Kapal Dalam Penangana…

Salah satu masalah yang muncul dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan yakni munculnya pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti tindak pidana umumnya seperti pencurian, pembunuhan, tempat kejadian perkaranya berada diwilayah daratan, namun bagaimanakah olah tempat kejadian perkara di wilayah lauatan khususnya dalam tindak pidana perikanan. Permas…

Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Ketertiban U…

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinnya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. S…

Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif kebijakan formulasi tindak pidana . Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kebijakan selalu menginngi kebijakan pemerintah untuk secara …

Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Dalam Rangka Penenggelaman Kapal Oleh Kement…

Berita tentang penenggelaman kapal negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Problemtika yang terjadi terkait dengan lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penenggelaman kapal perikanan dalam koordinasi menjadi sorotan, sehingga mendapatkan atensi dari publik. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : apakah terdapat koordinasi antar lemba…

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Persekusi Dalam Hukum Pidana

Kejahatan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segi kehidupan manusia. Kejahatan berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, sama halnya dengan persekusi yang makin berkembang pesat di era keterbukaan dan makin mencuat ketika dicampurkan dengan kepentingan yang berbau politik di Indonesia. Tindakan persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau sekelompok or…

Kajian Yuridis Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum …

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganannya dilakukan dengan luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sarana penal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk menjerat pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam menghitung kerugian keuangan terkadang jaksa penuntut umum mempergunaka…

Kajian Kriminologis Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ancaman pidana terhadap kekerasan psikis pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000…

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Pasal 55 KU…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1050 ENG p

Ganti Rugi (Restitusi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Perkosaan

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus citacita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak haknya, perlu dilin…

Kebijakan Formulatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Int…

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) membuat manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, perkembangan Iptek membawa dampak yang baik bagi kehidupan manusia namun, berdapak buruk juga bagi kehidupan manusia, banyak kejahatan baru yang muncul seiring dengan pekembangan Iptek, salah satunya adalah perjudian dengan mengunakan melalui internet, hukum harus berkembang bersama den…

Tinjauan Yuridis Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-…

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha…

Pembinaan Anak Nakal Yang Dikembalikan Kepada Orang Tua

Anak merupakan aset masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistim yang ada, Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, maka dapat mempengaruhi sikap dan karakte…

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Tindak pidana korupsi sudah bukan lagi masalah yang langka terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja namun juga oleh pejabat militer yang tergabung dalam instansi TNI. Sistem hukum yang dianut militer ini berbeda dengan sistem hukum sipil sehingga menimbulka…

Kekuatan Pembuktian Pembacaan Keterangan Saksi Yang Tidak Di Sumpah Persidangan

Keterangan saksi adalah alat bukti yang sah sebagaimana telah di atur dalam pasal 184 KUHAP,Keterangan Saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengarsendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alas an dari pengetahuannya itu(Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan di persid…

Analisa Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1042 SAR a

Analisa Hukum Keterangan Palsu Dalam Proses Persidangan

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebu tdalam KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut…

Peranan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Maluku Dalam Pengawasan Dan Pemer…

Pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah yang disingkat menjadi Itwasda dalam menjalankan wewenangnya melakukan pengawasan secara fungsional. Dalam konteks ini, mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anggota kepolisian, yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin Polri sekaligus sebagai tolak ukur kenetralan dari independensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal oleh It…