Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pasal 15 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, untuk itu dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan untuk menanggulanginya yang dituangkan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam UU Tindak Pidana Korupsi ini jug…

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pe…

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Untuk itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Proses pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sangatlah mendapat perhatian serius dari penegak hukum d…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru

Penyelundupan penyu diartikan sebagai seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan penyu ke atau dari dalam negeri dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru. Sarana…

Kajian Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi oleh inisial VS adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian suatau nagara terkusunya keuangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga berantasan dan pencegahanpun dilakukan secara propersioanal. Untuk menanggulanginya maka secara kusus diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi (UUP…

Kajian Yuridis Penahanan Terdakwa Dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/P…

Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama atau Golongan yang dengan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK, tidak pernah ditahan selama ditahap penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan namun pada saat pembacaan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK diperintakan ditahan dalam amar putusan. Jenis penelitian yuridis normatif, tipe peneliti…

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah di ganti dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana dibidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak Pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan …

Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pid…

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tangg…

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dari Ancaman Teror (Dalam Prespektif…

Pada hakikatnya bentuk teror yang disebarkan dapat berupa intimidasi dan ancaman, pembunuhan, penganiayaan, pemboman, peledakan, pembakaran, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan lain sebagainya. Dampak dari bentuk-bentuk teror tersebut sangat beragam, antara lain timbulnya kepanikan, perasaan takut/terintimidasi, kekhawatiran, kehilangan harta benda, ketidakpastiaan, bahkan kematian. Se…

Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Tanpa Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh …

Dakwaan Jaksa dalam tindak pidana korupsi seharusnya didasrakan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Namun dalam kenyataan sekrang yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi banyak dakwaan jaksa yang tidak didasarkan pada hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan kewen…

Tinjauan Yuridis Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Keluarga (Studi Putu…

Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur dalam …

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Video Compact Disc (VCD) Sebagai Kej…

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundangundangan sebelumnya. Pada masa sekarang kemajuan teknologi dan informasi, telah memberikan kontribusi terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk Hak K…

Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah…

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat, disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dilihat dari banyak peristiwa yang menyembabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. dari mulai masalah-masalah sepele hingga permasalahan yang serius. Penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk membuat terang setiap tindak…

Peranan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung

Secara filosofis bahwa anak adalah masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa. Oleh karena itu, kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan ma…

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 42/PID.SUS/TPK/PN.AMB

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini sangat marak terjadi, bukan hanya dipusat, korupsi juga terjadi di daerah-daerah. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Ambon, salah satunya yaitu kasus korupsi dana lomba kompetisi siswa yang dilakukan oleh Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam kasus ini jaksa menemukan ada pertanggungjawaban fiktif dalam …

Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan K…

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberikan cap (stigma) jahat kepada dirinya. Karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat dan tidak mengalami keminderan dalam bergaul nantinya selepas menjalan…

Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapida…

Analisa Teori Assosiasi Differensial Dalam Menjelaskan Perilaku Kenakalan Gen…

Banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sangat meresahkan serta mengganggu keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. geng motor terdorong melakukan aksi kejahatan dan upaya penanggulangannya serta perilaku geng motor sebagai sebuah bentuk kenakalan dari perspektif krimonologi. Hal ini menimbulk…

Kekuatan Mengikat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang…

Isu hukum dalam penulisan ini (i), Apakah PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang, (ii)Apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan tujuan dalam penulisan ini (i)untuk mengetahui dan menganalisis PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang,(ii)untuk mengetahui dan menganalisis apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian …

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k