Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar (Tinjauan Khusus Peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99473-2-4

Deskripsi Fisik

xix, 262 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 SAR p

Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Koperasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Terh…

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak koperasi yang tidak menjalankan usahanya dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi yang mengusung membantu perekonomian masyarakat miskin malah bergerak hanya untuk mencari keuntungan saja dan melupakan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota koperasi. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana karyawan koperasi dalam tinda…

Kontrak Dagang Ekspor (Seri Bisnis Internasional No.2)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-442-087-5

Deskripsi Fisik

x, 143 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 AMI k

Pertanggungjawaban Pidana Media Atas Pemberitaan Hoax

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu hal atau peristiwa, padahal sang pembuat berita tahu bahwa berita yang ia keluarkan belum sepenuhnya benar. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tent…

Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No:173/Pid.B…

Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya media sosial. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media sosial yang bertujuan untuk menipu korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi…

Analisis Yuridis Pemberian Wajib Lapor Sebagai Upaya Non Penal Dalam Penegaka…

Wajib lapor merupakan salah satu syarat penangguhan penahanan dari bentuk penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” dalam pengaturan tentang wajib lapor berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka/terdakwa melakukan wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau tidak keluar kota. Non Penal merupakan up…

Eksistensi Lembaga Adat (Rate) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Negeri As…

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga setiap aktivitas warga masyarakatnya selalu berlandasakan hukum,tindakan atau perbuatan masyarakat Indonesia khusunya yang berkaitan dengan hukum adat dasarnya adalah undang-undang. Mengenai konsep masyarkat hukum adat telah di atuar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 B Ayat (2). Permasalahan dalam…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Program Sriwijaya Air Travel Pass

Travel Pass merupakan suatu program dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang menyediakan penerbangan selama 1 tahun penuh hanya dengan membayar hanya dengan membayar Rp.12 juta. anggota dari program tersebut mengeluhkan cara kerja dari pihak Sriwijaya Air yang telah merugikan pihak konsumen karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang…

PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel

Perkembangan keilmuan hukum dapat diukur melalui sebuah penelitian, sekaligus menguatkan ciri khas atau karakteristik keilmuan hukum yang bersifat normatif, preskriptif, dan praktis

Kajian Yuridis Penyimpanan Benda Sitaan Negara Oleh Kepolisian Republik Indon…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Provinsi Maluku telah ada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara klas I Ambon (selanjutnya disingkat Rupbasan Klas I Ambon) maka secara otomatis menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP seluruh barang sitaan yang berada pada kantor Polri harus disimpan dalam Rupbasan, namun yang terjadi Polri masih menyimpan benda sitaan yang merupakan barang bukti dengan dasar hukum…

Analisis Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota…

Polisi bukan saja sebagai penegak hukum, namun sering kali menjadi pelaku tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menulis tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan pelanggaran kode etik yang disidang oleh Komisi Kode Etik Polri, rumusan yang muncul adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Po…

Perlindungan Hukum Internasional Bagi Satwa Langka Dan Implementasinya Di Ind…

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untu…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Air Susu Ibu (ASI)

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Negara adalah perlindungan terhadap hak anak utnuk mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif. Untuk mendapat asi eksklusuf tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, swasta .untuk menyediakan fasilitas khusus berupa ruang laktasi. Namun di tempat kerja dan tempat sarana umum. Namun dukungan yang di harapkan belum sepenuhnya t…

Kajian Yuridis Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus …

KUHP tentang Penyertaan menyatakan Penyertaan untuk melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP seorang kurir dapat dikualifikasi sebagai pelaku turut serta. Penyertaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan hukum terhadap narkotika di indonesia. Narkotika yang telah diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertang…

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Wifi Atas Aplikasi Pemindai (QR-Code…

Wifi merupakan hotspot tanpa kabel yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dengan orang-orang diseluruh dunia. Permasalahan yang terjadi adalah Rita Mawara selaku konsumen memiliki itikad tidak baik untuk mengambil jaringan wifi tanpa hak dengan menggunakan aplikasi pemindai QR-Code telepon genggam Xiaomi yang mengakibatkan kerugian bagi Sammy Talanila sebagai Pe…

Pertanggungjwaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang di butuhkan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, terutama kaum remaja perempuan dan wanita dewasa yang ingin tampil menarik dan cantik. Apabila pelaku usaha kosmetik dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dan memproduksi, mengedarkan kosmetik ilegal, maka konsumen yang akan dirugikan. Apabila Pelaku usaha sudah melakukan kesalah…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pem…

Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Berbagai informasi yang valid dan akurat menyangkut eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersil mengenai penggunaan anak untuk reproduksi bahan pornografi, dan para korban dari ekiploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun …

Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…

Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…

Pelanggaran Hak Cipta Dalam Media Sosial Instagram Untuk Tujuan Komersial

Karya fotografi digunakan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik untuk tujuan komersial dalam media sosial instagram dengan cara mengedit dan/atau mengunggah kembali karya fotografi yang bukan miliknya, pelarangan penggunaan karya fotografi tanpa izin tertera dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah ya…

Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Pada Gedung Konsulat

Hukum diplomatik dan konsuler memberikan sebuah kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan asing yang berada di negara lain, diatur dalam Kovensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Kediaman dan gedung konsulat merupakan tempat yang termasuk mendapat kekebalan inviolability. Perwakilan Konsuler memilki fungsi utama yaitu melindungi warga negaranya yang berada di negara asing. Namun seora…