Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang di butuhkan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, terutama kaum remaja perempuan dan wanita dewasa yang ingin tampil menarik dan cantik. Apabila pelaku usaha kosmetik dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dan memproduksi, mengedarkan kosmetik ilegal, maka konsumen yang akan dirugikan. Apabila Pelaku usaha sudah melakukan kesalahan, ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, unsur kesalahan merupakan syarat untuk penjatuhan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal.
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskritif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Analitis bahan hukum diperoleh dan diklarifikasi secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dapat dilihat dari adanya unsur kesalahan yang merupakan syarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab dan perbuatan melawan hukum dari pelaku. Pelaku usaha melanggar pasal 197 ayat (1) jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yakni dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan Kosmetik ilegal. Untuk upaya hukum yang ditempuh adalah dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana.