Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Petani

Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam pasal 37 menerangkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Penjelasan Pasal 37 UU no 19 /2013. Penjelasan Pasal 37 UU No.19/2013 bahwa N…

Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa di KabupatenKepulauan Aru adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance kh…

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Kepulauan Aru

Bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak dipraktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semaki…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan…

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hokum terhadap pekerja seks komersil anak di kepulauan Aru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selan…

Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Terhadap Perjanjian Timur Gende Analysis P…

Negara sebagai anggota masyarakat internasional memiliki kepentingan untuk membangun kehidupan bangsa dan negaranya dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.Untuk dapat mencapainya hal itu, akan timbul suatu ketergantungan yang berimplikasi pada lahirnya kerja sama internasional antar negara, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. membuat …

Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Minuman Sopi

Pengetahuan Tradisional atau traditionalknowledge adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah adat atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yangmeliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya yang harus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak cipta Tahun 2014 bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi…

Pengembalian Kerugian Korban Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Kajian Putusan …

Pada dasarnya tindak pidana penggelapan mengakibatkan kerugian bagi korban selaku pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga terdapat penyalagunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Untuk korban tindak pidana penggelapan selama ini merasa dirugikan akibat adanya perbuatan tersebut, sehingga pengem…

Penguasaan Tepi Barat Dan Jalur Gaza Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Inter…

Israel dan Palestina adalah dua negara yang terlibat perselisihan lebih dari tujuh decade, salah satu isu pokok dari perselisihan yang terjadi ialah menyangkut kedaulatan wilayah bagi kedua belah pihak. Awal mula konflik batas wilayah antara Palestina dan Israel adalah Israel yang didukung Inggris membuat Deklarasi Balfour untuk mendirikan Negara Israel bagi bangsa Yahudi pada 2 November 1917 y…

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama

Pelaku penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang membahas mengenai 4 (empat) golongan yaitu Pleger (orang yang melakukan), Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan), Medepleger (orang yang turut melakukan), Uitlokker (orang yang membujuk melakukan). Semua golongan yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersa…

Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen

Akibat Hukum wanprestasi pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian kosumen. Usaha laundry yang seharusnya diharapkan untuk memperingan pekerjaan dalam hal mencuci dan menyetrika pakaian kenyataanya tidak demikian. Banyak sekali kasus yang terjadi yang merugikan konsumen sebagai pengguna jasa. Kerugian yang sering sekali dialami oleh pengguna jasa laundry ini seperti kehilangan atau rusak beru…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penangkapan Ikan Yang Tidak Di Daftarkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.405 SUA p

Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan Untuk dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang …

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Ke…

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak”. Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada pekerja/buruh, …

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam hal Kerahasiaan Data Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam hal kerahasiaan Data peribadi dan mengetahui pelanggaran hukum terhadap bocornya informasi Data Pribadi Nasabah . Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Sumber data terdiri dari data primer yakini Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik ( U…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1395 WER p

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomati…

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik diatas, maka negara penerima bertanggung-jawab mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Namun dalam implementas…

Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam …

Skripsi ini membahas tentang Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam Kedudukan Sebagai Hak Empat Serangkai. Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat/staats law), terhadap itu maka upayah melindungi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah pasca reformasi dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eks…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Banyaknya terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena akan menimbulkan penderitaan baik fisik dan juga psikis sehingga mempengaruhi tumbuh dan berkembangny…