Penegakan Hukum Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Polsek Salahutu)

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau peraturan perundang-und…

Koordinasi Fungsional Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Penyeludupa…

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintah, setiap orang dalam pemerintahan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan wewenang yang telah ditetapkan oleh peratuan perundangundangan. Penulisan ini berkaitan penyidikan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan, maka terdapat tiga lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Internet (Cyb…

Kejahatan komputer Terorisme dunia maya (cyber terrorism) juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer, jaringan, dan internet umum yang disengaja untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi tujuan pribadi. Pelaku teroris dunia maya berpengalaman yang sangat ahli dalam hal peretasan dapat menangani kerusakan besar pada sistem pemerintah, catatan rumah sakit, dan program keamanan nasiona…

Penerapan Hukum Acara Cepat Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota…

Penulisan ini bertujuan menganalisis (1) hal apa saja yang menjadi kendala berkaitan dengan penerapan hukum acara cepat dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon (2) Sebagai persyaratan akademik dalammenyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulisan ini bersifat yuridis normatif, mempergunakan deskritif analitis dengan pendekatan perundang undangan undangan…

Mekanisme Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Kapal Di Laut Oleh Penyidik Pega…

Pelayaran yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efesien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Kelaiklautan kapa…

Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Pendapat Seseorang Melalui Media Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1145 MAH p

Pertanggungjawaban Hukum Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Atas Meninggalnya P…

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Demikian pula keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Hal sebaliknya terjadi pada kasus Bayi Debora karena tidak…

Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Bom Ikan Pada Wilayah Hukum Direktorat Polai…

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing, yaitu melakukan penangkapn dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pegawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepaat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat m…

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil Dalam Peradilan Militer

Kehidupan militer di tengah-tengah masyarakat membuat seringkali terjadi konflik antara oknum anggota militer dengan masyarakat sipil yang berdampak pada masalah hukum, sehingga dalam upaya untuk menegakan hukum, maka masyarakat sipil yang menjadi korban melakukan upaya hukum dengan mengaduhkan oknum anggota militer yang bersangkutan kepada instansi militernya, akan tetapi pada kenyataanya pros…

Lemahnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Partisipasi Ma…

proses penegakan hukum antara lain adalah mengenai pemberantasan Penegakan hukum, adalah rangkaian langka aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. Korupsi adalah kejahatan yang meninggalkan efek mengerikan, karenanya sebagian ahli mengelompokkannya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tidak sebagaimana kejahatan-kejahatan lainn…

Akibat Hukum Dari Proses Diversi Yang Tidak Mencapai Kesepakatan Antara Pelak…

Di Indonesia kedudukan hukum anak telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga sebagai ang…

Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri dengan cara melakukan tindak pidana narkotika, sehingga memunculkan permasalahan : bagaimana penegakan hukum terhadap oknum …

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam…

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya).Penyalahgunaan narkotika di era globalisasi ini semakin berkembang, perkembangan ini disertai pola pikir dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga peredaran…

Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Flakka

Flakka merupakan narkotika jenis baru yang belum diatur secara detail dan eksplit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, flakka sangat membahayakan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya karena setiap orang yang mengkonsumsi narkotika jenis flakka pasti akan bertingkah selayaknya zombie. Narkotika jenis flakka ini telah ditanggapi dengan serius oleh kementerian kesehatan sehingga tela…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar Di Wilayah Suaka Alam Gunung …

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah illegal logging. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawa…

Penetapan Tersangka Tanpa Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perspektif Hukum Acar…

Penyidik yang diberikan wewenang sesuai undang-undang tersebut tetap mengharuskan penyidik memperhatikan kaidah-kaidah norma dalam memeriksa tersangka ataupun saksi, kewajiban penyidik memang harus mencari keterangan terhadap perkara yang sedang terjadi, dengan dianutnya due process of law untuk memperkuat penetapan tersangka. Hal ini memunculkan permasalahan apakah penetapan tersangka tanp…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif …

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 den…

Penerapan Hukuman Disiplin Militer Oleh ANKUM (Atasan Menghukum) Terhadap Ang…

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegakkan …

Studi Tentang Ancaman Pidana Mati Dalam Tipikor (Kajian Terhadap Pasal 2 Ayat…

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (Ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra O…

Studi Tentang Perilaku Kekerasa Yang Disebabkan Oleh Minuman Keras(Miras) Di …

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, konflik adalah bagian dari fitrah manusia sebagai elemen masyarakat yang selalu menuntut perubahan menyebabkan masyarakat tidak dalam kondisi yang stabil, terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Berdasarkan hasil pengamatan kebiasaan minum-minuman keras di Negeri Seith …