Ditapis dengan
Pemenuhan Hak Atas Pangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan ICESCR Sert…
Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara karena merupakan suatu HAM warga negaranya tanpa terkecuali. Pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi Covid-19 di Maluku merupakan kewajiban negara terkhususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan di masa pandemi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan, jika tidak terpenuhi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.233 AND p
Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) Di Suriah Dalam P…
Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 menyebutkan bahwa Refugee menjadi tanggung jawab dari UNCHR sedangkan Internally Displaced Persons (IDPs) yang berada di dalam negara tempat terjadinya konflik, tetap mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri, selain itu terdapat perjanjian-perjanjian Internasional yang merupakan hak- hak yang telah d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.231 LEI p
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Tanah Hibah Menurut KUHPerdata
Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dilakukan semasa masih hidup. Secara materil eksistensi Hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia didalam KUHPerdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan Hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi kepada yang menerima Hibah sebagaimana dijel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.750 MAR p
Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)
Masyarakat Maluku mengenal tanah dati sebagai tanah yang diberikan sebagai kompensasi kepada mata rumah yang melaksanakan tugas dati. Tanah dati dapat menjadi dati lenyap, jika tidak ada lagi keturunan sebagai ahli waris. Dati lenyap kemudian diambil alih oleh Pemerintah Negeri dan kemudian dapat diberikan kepada anak negeri lainnya yang pantas mendapatkannya untuk dikuasai dan dimiliki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.746 PAL p
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluar…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data ter…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.745 SAM p
Penyelesaian Sengketa Merek Lois Atas Passing Off Menurut Undang-Undang Nomor…
Passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, namun dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pemboncengan reputasi merek yang sudah terkenal di masyarakat. Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum (action for tort of passing off) yang dikenal di negara- negara civil law (common law system) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Sehingga per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.744 TAN p
Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Petuanan Negeri Ema Dan Neger…
Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif. Analisis hukum terhadap sengketa Hak atas Tanah Petuanan Negeri Ema dan Negeri Leahari, kecamatan Leitimur Selatan merupakan riset penulis yang beranjak dari permasalahan saling mengklaim hak at…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.742 PAL a
Tinjauan Yuridis Terhadap Koperasi Yang Menjalankan Usahanya Tidak Sesuai Den…
Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar secara tertulis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.740 RAH t
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid 19
Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat dibutuhkan,mengingat kedudukan pekerja/buruh secara sosial-ekonomis sangat lemah terlebih khusus dimasa pandemi covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan perusahaan, sehingga pekerja harus dirumahkan bahkan juga terjadinya pemutusan hu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.427 HAT p
Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Kayu Liar (Illegal L…
Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pada Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau- Pulau Aru sering terjadi kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan telah melewati areal yang telah ditetapkan dalam Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui dinas terkait yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Tindakan ini bukan hanya mengenai penebangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1435 KAI t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara