Ditapis dengan
Tanggung Jawab Pengangkut Terkait Dengan Ketersediaan Fasilitas Penumpang Dia…
Dalam pengangkutan laut, penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perusahaan pengangkutan. Namun sekarang ini pengangkut mengabaikan tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas penumpang diatas kapal seperti tempat duduk walaupun sudah membeli karcis atau tiket dikarenakan tempat duduk diatas kapal yang sudah penuh. dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 17…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.804 PAT t
Tanggung Jawab Pengangkut Speedboat Terhadap Barang Bawaan Penumpang Akibat D…
Berdasarkan penuturan salah satu korban kecelakaan speedboat yang terjadi pada hari Jumat tujuh belas november dua ribu tujuh belas, sekitar pukul 15.00 WIT, bahwa korban belum mendapatkan konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas rusak dan hilangnya barang bawaannya dari pelaku usaha atau pengangkut tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.774 HAN t
Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan W…
Secara umum telah banyak terjadi kasus penyalahgunaan wewenang perwakilan diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang di negara penerima (receiving state). Perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan wewenang tersebut karena adanya hak kekebalan dan imunitas yang melekat pada dirinya. Sebagai perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik harus sadar bahwa ia mewakili negarany…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.271 RAH t
Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap WNI Di Wilayah Konflik
Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Pada saat ini banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik seperti di Suriah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan Hukum Internasional terhadap tanggung jawab neg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.259 QUE t
Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Pelarungan Jenazah Anak Buah Kapal
Menurut International Labour Organization, industri perikanan merupakan pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia. Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor, menggunakan berbagai alat penangkap ikan, dan lokasi penangkap ikan yang selalu berpindah-pindah hi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.257 HAS t
Bentuk Tanggung Jawab Kapal Berbendera Asing Terhadap Hak-Hak ABK Yang Dilang…
nternational Labour Organization (ILO) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk konvensi atau parjanjian internasional, salah satunya yaitu konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja bagi para Anak Buah Kapal, namun pada faktanya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.253 IPA b
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia Ditinjau Dari Huk…
Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.252 PAP t
Tanggung Jawab Negara Terhadap Kekerasan Yang Dialami Oleh Kaum Perempuan Di …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan fisik. Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pmbangunan, karena dengan demikian mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, menggangu kesehatan perempuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.250 TIT t
Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme…
Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.241 TAW t
Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memenuhi Hak Ketenagakerjaan Untuk Diikut Ser…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak pekerja untuk diikut sertakan dalam program-progam BPJS ketenagakerjaan, serta bagaimana tanggungjawab perusahaan/pengusaha terhadap pekerja yang tidak diikut sertakan dalam jaminan sosial Ketenagakerjaan. Dimana kepesertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan/pengusaha seperti yang dikutip dari UU No. 11 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.753 DJE t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara