Ditapis dengan
Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pasc…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penerapan unsur dapat merugikan keuangan Negara Atau perekonomian Negara pasca dikeluarkannya putusan MK No.25/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan mengahapuskan kata “dapat” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dari rumusan delik formil menjadi delik materiil, pembuktian kerugian negara yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1094 MAI p
Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata
Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.684 AFI p
Kajian Yuridis Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum …
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganannya dilakukan dengan luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sarana penal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk menjerat pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam menghitung kerugian keuangan terkadang jaksa penuntut umum mempergunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1052 LAK k
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomo…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menganalisis tentang Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon Nomor 531 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Tertanggal 29 Desember 2017 berdasarkan dengan syar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.349 SAL p
Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Kerugian Negara Dari Perspektif Tindak Pida…
Tidak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan ialah kedua hal yang berbeda pada dasarnya karena diatur dalam Undang Undang yang berbeda tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang tindak pidana korupsi sedangkan tindak pidana pajak diatur dalam Undang Undang Perpajakan delik pajak dan delik korupsi juga berbeda Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1027 SAL k
Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penetapan Kerugian Negara Dalam Tindak Pid…
Korupsi mampu melumpukan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja,dari berbagai strata dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memilikiperaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsisi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang perberantasan tindak pidana korupsi. Nam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.976 BAT t
Kualifikasi Perbuatan Penghinaan Lambang Negara (Kajian Dari Undang-Undang No…
Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Begitu pula dalam hal mengemukakan pendapat di muka umum, tetap harus melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.957 UDI k
Tanggung Jawab Negara Terhadap Perbudakan Warga Negara Asing Di Benjina Kabup…
Maraknya praktek perbudakan sebelum perang dunia ke II menjadikan dasar pembentukan norma hukum internasional melalui praktek negara-negara yang secara langsung dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka melarang praktek perbudakan. Setelah berakhirnya perang dunia ke II, negara-negara bersepakat untuk merumuskan kedalam pernyataan bersama secara universal yang bernama Deklarasi Univers…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.137 SOL t
Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kerja Paksa Di Tinjau Dari…
Pengaturan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban kerja paksa masih banyak terjadi. Anak bekerja dengan mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum dan pengaturan hukum ketenagakerjaan, dimensi hubungannya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi pada setiap mendapatkan pekerjaan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.134 SEL t
Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961
Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakuka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.133 WUT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara