Pertanggungjawaban Hukum Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Persetujuan Berlay…

Nakhoda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keselamatan dan keamanan melayarkan kapalnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pelayaran terdapat salah satu persyaratan yaitu surat persetujuan berlayar dari syahbandar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikelu…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguntingan Bendera Negara Republ…

Tindak pidana penghinaan bendera Merah Putih seringkali masih terus terjadi seperti yang dilakukan di beberapa wilayah yakni pembakaran bendera di Karawang Jawa Barat dan Malasya, bendera bergambar palu di Universitas Hassanudin dan bendera yang di sikat dengan sikat Water Closet (WC). Tentu bentuk penghinaan bendera Merah Putih ini melanggar ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik …

Pertangungjawaban Pidana Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan RKA-S…

embimbing II. Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini didug…

Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hu…

Sebagai salah satu negara dengan banyak pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk praktik penyelundupan migran. Penyelundupan imigran gelap adalah jenis kejahatan global. Isu-isu berikut diangkat oleh analisis studi ini tentang akuntabilitas penyelundup migran lintas batas di bawah hukum internasional.: Bagaimana Hukum Inte…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Atas Penyediaan Aksesibilitas Bagi Konsu…

Salah satu hak konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UndangUndang perlindungan konsumen adalah hak atas kenyamanan. Konsumen sebagai pengguna jasa restoran termasuk di dalamnya juga ada penyandang disabilitas yang berhak atas aksesibilitas sebagaimana di atur dalam Pasal 18 UndangUndang penyandang disabilitas. Tetapi kenyataan, yang terjadi bahwa masih banyak restoran di kota Ambon…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana …

Penegakan hukum di bidang perbankan diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukumnya khususnya dalam mengkaji pertanggungjaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengkaji dan membahas pengaturan hukum p…

Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam P…

Fungsi ekonomi dari hak milik dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”. Dengan diperbolehkannya hak milik atas suatu tanah untuk dijadikan jaminan utang, semakin memperje…

Tanggung Jawab PT. Gojek Terhadap Perjanjian Layanan Pengiriman Barang (Go-Send)

PT Gojek Indonesia hadir sebagai salah satu transportasi online berbasis aplikasi. PT Gojek yang menyediakan berbagai Fitur layanan, salah satunya adalah Jasa layanan Gosend. Gosend adalah solusi pengiriman paket yang berkomitmen untuk mengantarkan barang atau dokumen dengan lebih mudah dan cepat.. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala berupa kehilangan ataupun kerusakan pada bara…

Pertanggungjawban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Saat Demonstrasi

Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegak…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan

Tindak pidana penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Adapun tujuan dari penilitian untuk menganalisi dan menjelaskan proses penyidikan dan m…

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1453 RUM p

Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum

Di Indonesia sering ditemukan pelibatan anak dalam pemilihan umum. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu bukanlah perbuatan yang tepat karena anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan politik sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maraknya pelibatan anak dalam kampanye pemilu menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terha…

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana (Stu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1432 ALW p

Pertanggungjawaban Tindakan Menembak Oleh Anggota Polri

Penggunaan senjata api oleh Anggota Polri di dasarkan pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap tindakan Anggota Polri harus dapat dipertanggungjawaban. Pada dasarnya Anggota dalam menjalankan tugas di Lapangan diperhadapkan dengan keadaan bahaya, sehingga setiap anggota harus dilengkapi dengan senjata api guna menegahkan hukum di ten…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artis Yang Mengendors Investasi Bodong Pad…

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem online. Terdapat kasus yang menarik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mengungkap kasus investasi ilegal dengan omzet hampir Rp 750.000.000.000 …

Pengembalian Kerugian Korban Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Kajian Putusan …

Pada dasarnya tindak pidana penggelapan mengakibatkan kerugian bagi korban selaku pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga terdapat penyalagunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Untuk korban tindak pidana penggelapan selama ini merasa dirugikan akibat adanya perbuatan tersebut, sehingga pengem…

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama

Pelaku penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang membahas mengenai 4 (empat) golongan yaitu Pleger (orang yang melakukan), Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan), Medepleger (orang yang turut melakukan), Uitlokker (orang yang membujuk melakukan). Semua golongan yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersa…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1395 WER p