Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…
Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya catat tersebunyi pada motor tersebut dan melanggar hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi terutama dalam pembelian sepeda motor maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian garansi yang sesuai denga…
Perjanjian yaitu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal, yang mana jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian yang dilakukan maka pihak terebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena adanya kesengajaan dan kelalaian dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi adalah…
Penelitian yang berjudul TANGGUNG JAWAB PRODUK BIG STAR CELULAR KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELEPON GENGGAM TANPA GARANSI/ILLEGAL, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen merupakan suatu tindakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen, Dalam usaha perkonomian, ada yang namanya hubungan timbal balik antara pelaku usaha d…
Kebijakan Pemerintah Afganistan yang pro Barat dan berideologi sekuler menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok radikal yang hendak mendirikan Negara Islam di Afganistan sehingga berujung pada terjadinya perang saudara di Afganistan. Munculnya ISIS dan masuknya kepentingan negara asing turut memperburuk situasi keamanan yang akhirnya rezim lama berhasil ditumbangkan dan menanda…
Keselamatan pelayaran dan keamanan maritim merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan penggunaan laut dari segala macam ancaman khususnya seperti ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daa laut dan lingkungan, serta ancaman pelanggaran hukum. Praktiknya, harapan tersebut masih terk…
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuidanmenganalisatanggung jawabhukum terhadappihakyangmempublikasikankomikpadasitusonline tanpaizinpenciptadalamtinjauanpadaUndang-UndangNomor28Tahun2014 TentanghakCiptadanuntukmengetahuidanmenganalisaperlindunganhukum terhadappelanggarankaryasastrailustrasi(komik)yangdipublishpadasitus onlinetanpaseizinpenciptakomiktersebut. Denganmenggunakanmetodepen…
Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor pendukung kesehatan adalah obat yang digunakan. Dalam praktek pelaku usaha obat seringkali secara melawan hukum mengedarkan obat-obatan dengan mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) yang fiktif (palsu) untuk tujuan mengelabui konsumen seolaholah obat tersebut telah memiliki izin edar. Perbuatan pelaku usaha tersebut…
Masyarakat adat terus menghadapi ancaman terhadap kedaulatan mereka, kedaulatan yang di maksud berpusat pada bagaimana negara memposisikan masyarakat adat kedalam kebijakan nasional, dengan cara melakukan pemaksaan nilai-nilai (imposition of values) terhadap masyarakat adat. Pemaksaan ini mencakup persoalan bahasa dan budaya, dimana masyarakat adat dilarang untuk menggunakan bahasa asli…
Pencemaran lingkungan pada wilayah laut bersumber dari aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu akibat industri pertambangan baik itu pertambangan dari darat maupun di lautan, pencemaran laut akibat industri pertambangan sangat berdampak luas terhadap segala ekosistem di laut dan berpengaruh juga terhadap penghidupan masyarakat pesisir terutama para ne…
Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu objek yang harus dilindungi oleh setiap negara, tentu perlindungan ini sesuai dengan The Convention relating to the Status of Refugees atau Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Namun pada faktanya tidak sedikit negara yang mengabaikan hak-hak dari para pengungsi dan pencari suaka yang salah satunya ialah Negara Hungaria. Negara H…
Pengaturan tentang kewarganegaraan terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan amandemen ke-4 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 Ayat (1) yang menjadi warga negara iaiah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (2) syarat-syarat yang mengenai kewarga…
Dalam pengangkutan laut, penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perusahaan pengangkutan. Namun sekarang ini pengangkut mengabaikan tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas penumpang diatas kapal seperti tempat duduk walaupun sudah membeli karcis atau tiket dikarenakan tempat duduk diatas kapal yang sudah penuh. dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 17…
Berdasarkan penuturan salah satu korban kecelakaan speedboat yang terjadi pada hari Jumat tujuh belas november dua ribu tujuh belas, sekitar pukul 15.00 WIT, bahwa korban belum mendapatkan konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas rusak dan hilangnya barang bawaannya dari pelaku usaha atau pengangkut tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Per…
Secara umum telah banyak terjadi kasus penyalahgunaan wewenang perwakilan diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang di negara penerima (receiving state). Perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan wewenang tersebut karena adanya hak kekebalan dan imunitas yang melekat pada dirinya. Sebagai perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik harus sadar bahwa ia mewakili negarany…
Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Pada saat ini banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik seperti di Suriah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan Hukum Internasional terhadap tanggung jawab neg…
Menurut International Labour Organization, industri perikanan merupakan pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia. Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor, menggunakan berbagai alat penangkap ikan, dan lokasi penangkap ikan yang selalu berpindah-pindah hi…
nternational Labour Organization (ILO) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk konvensi atau parjanjian internasional, salah satunya yaitu konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja bagi para Anak Buah Kapal, namun pada faktanya …
Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan fisik. Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pmbangunan, karena dengan demikian mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, menggangu kesehatan perempuan…