Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Penegakan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Yang Melakukan Perlawanan Protokol K…

Penegakan Hukum Terhadap Pasien covid-19 yang melakukan perlawanan protokol kesehatan sangat dibutuhkan mengingat pelarian pasien covid-19 yang berstatus (PDP) sangat berbahaya, karena Corona virus disease 2019 (covid-19) merupakan penyakit yang menular sehingga dibutuhkan tindakan pencegahan yang cepat dari pemerintah Indonesia. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengg…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Stud…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Lingkungan Di Kabupaten Kepulauan …

Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan di kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat di butuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga memamg sangat dibutuhkan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menjadi kendala yang sangat ba…

Pengaturan Mengenai Regestrasi Bendera Kapal Ikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina, Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal 36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.…

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indone…

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal…

Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19

Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan banyak dari mereka yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum karena dihadapkan pada masalah ekonomi salah satunya dengan bermain judi (togel) online yang dijadikan sebagai hiburan ditengah pandemi ini ataupun sebagai ma…

Penegakan Hukum Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Polresta Pu…

Kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologi terhadap perempuan. Salah satu kasus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat terjadinya ke…

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor…

Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka (anggota keluarga) yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah dalam p…

Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Per…

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unutk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun kenyataan di temukan pada perempayan A.Y Patty dan tempat makan depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang di terlantarkan oleh orang tua mereka …