Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kau…

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alas an kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional berlaku dalam knflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang menyebabkan korban jiwa. Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana hukum humaniter dapat diterapkan adalah konflik bersenjata yan…

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…

Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Huta…

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perusakan hutan akibat kejahatan Illegal Logging masih jauh dari rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak dalam proses penegakan hukum pidannya adalah kasus perusakan hutan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh …

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan Kekerasan Dalam Rum…

Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila da…

Bentuk Pertanggung Jawaban Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Tawanan Perang M…

Konvensi Jenewa III menetapkan bahwa Negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanananya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanana Negara musuh yaitu orang – perorangan yang merupakan kombatan dari Negara musuh. Kombatan Negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi perlindungan itu bel…

Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Penambangan Emas Ilegal Di Gunung B…

Penambangan emas tanpa izin adalah dilarang karena merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem hutan dan sungai akibat dari penggunaan mercuri dan sianida. Oleh karena itu maka penelitian ini hendak meneliti dampak penambangan emas ilegal di Gunung Bo…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…

Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …

Persona Non Grata Dalam Praktek Negara Rusia Dan Ukraina Beserta Implikasi Hu…

Dalam melakukan hubungan diplomatik tentu saja ada pejabat diplomatik yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk mewakili negaranya sesuai dengan pasal 3 ayat (1) konvensi wina 1961. Hubungan diplomatik yang dijalin suatu negara tentu saja telah mendapatkan persetujuan dari negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik. Pasal 9 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang persona non grata …

Pengujian Nuklir (Rudal Balistik) Oleh Korea Utara Menurut Persfektif Hukum I…

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 secara jelas dan tegas telah menyatakan arti perdamaian dan kedamaian, hal ini tertuang dalam Pasal 1 piagam tersebut. Sejalan dengan itu salah satu bentuk ganggungan terhadap perdamaian dan kedamian sebagaiman dimaksudkan tersebut ialah pengujian nuklir. Seperti diketahui pengujian nuklir bukan lagi sesuatu yang baru, oleh karenannya negara-nega…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian yang Meringankan Dalam Tindak Pid…

Maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi, membuat semakin banyak anakanak, remaja, anak mudah bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dalam putusan hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan defenisi tentang Putusan pengadilan adala…

Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidk berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat di…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Migrant Workers Pada Masa Pandemi

Pandemi Corona virus disease 2019 merupakan sebuah pandemi global yang menyebabkan banyak perubahan dan melahirkan norma dan praktik baru dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi tersebut berdampak juga terhadap pekerja migran yang harus bersusah payah menafkahi diri dan keluarganya. Pandemi juga membuat pekerja migran mengalami berbagai diskriminasi baik dari warga negara …

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan…

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melangar hak asasi manusia. Tujuan…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Merupakan Korban Prostitusi Online Mela…

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat penting, setiap anak m…

Penegakan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Yang Melakukan Perlawanan Protokol K…

Penegakan Hukum Terhadap Pasien covid-19 yang melakukan perlawanan protokol kesehatan sangat dibutuhkan mengingat pelarian pasien covid-19 yang berstatus (PDP) sangat berbahaya, karena Corona virus disease 2019 (covid-19) merupakan penyakit yang menular sehingga dibutuhkan tindakan pencegahan yang cepat dari pemerintah Indonesia. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengg…

Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online

Pekembangan Transportasi khususnya transportasi udara kini berkembang sangat pesat dengan didukung oleh teknologi masa kini hal ini juga menimbulkan berbagai macam masalah khususnya dalam kegiatan jual beli tiket pesawat secara online (e tiket) banyak keluhan dari konsumen seperti keterlambatan dalam mengkonfirmasikan e tiket yang sudah di beli, pembatalan keberanngkatan secara sepihak d…

Perlindungan Konsumen Terkait Ketidaksesuaian Harga Barang Yang Tertera Pada …

Pembimbing I. Th.I. Pesulima, Pembimbing II Ny. Agustina Balik.,. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajibn antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen mengambil sendiri barang belanjanya di etalase yang telah disediakan, dimana telah tertera lebel harga yang harus…

Perceraian Menurut Hukum Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan adanya pembagian anak menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di desa Klis, sehingga tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan, perlidungan dan pendidik anak tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam pembagian harta bersama pada masyarakat adat desa Klis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh u…