Pengambilan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Pidana

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan terungkap bahwa ada sejumlah Barang Milik Negara yang belum dikembalikan ke negara. Pengambilan sejumlah barang milik negara tersebut dilakukan oleh Roy Suryo pada masa jabatannya sebagai mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) sehingga meni…

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (St…

Tindakpidanakorupsidikategorikansebagai extraordinary crime (kejahatanluarbiasa), karenadampak yang ditimbulkanmemangluarbiasa, yang selamainiterjadisecarasistematikdanmeluas, merugikankeuangannegara, mengganggustabilitasdankeamananmasyarakatsertamelemahkannilai-nilaidemokrasi, etika, keadilandankepastianhukum, jugatelahmelanggarhakhaksosialdanekonomimasyarakatsecaraluas, namundalamkenyata…

Disparitas Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Ma…

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan pe…

Lemahnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Partisipasi Ma…

proses penegakan hukum antara lain adalah mengenai pemberantasan Penegakan hukum, adalah rangkaian langka aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. Korupsi adalah kejahatan yang meninggalkan efek mengerikan, karenanya sebagian ahli mengelompokkannya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tidak sebagaimana kejahatan-kejahatan lainn…

Penerapan Pasal 55 KUHP Dalam Pertanggungjawab Tindak Pidana Korupsi (Studi K…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah lama ada. Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan seperti tindak pidana korupsi telah digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), kejahatan lintas batas teritorial (transnational crimes), kejahatan terselubung (hidden crimes), kejahatan kerah putih (white collar crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes …

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pid…

Keberadaan manusia serta kejahatan yang dilakukannya tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, namun sekarang perkembangan kejahatan lebih pesat sehingga aturan hukum tidak dapat menjawab perkembangan tersebut. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki imbas yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun KPK bersama jajaran Kepolisian serta Kejaksaan se…

Pemberitaan Media Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hak Asasi Manusia)

Pemberitaan-pemberitaan media tidak hanya mengungkap secara terang-terangan nama dan wajah tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi dalam media massa, namun juga menyampaikan fakta saja tetapi juga membuat opini yang mengiring masyarakat untuk menvonis tersangka, terdakwa atau kelompok tertentu bersalah meskipun pengadilan belum memutuskan hal tersebut. Pemberitaan tersebut merupakan penga…

Analisis Yuridis Tentang Unsur Penyalagunaan Kewenangan Oleh Pelaku Tindak Pi…

Melawan hukum menggunakan kewenangan / menyalahgunakan kewenangan dengan cara melawan hukum yang diartikan tersirat didalam unsur Pasal 3 UUPTPK yang merupakan aturan hukum pidana, yang artinya untuk menilai seseorang yang memiliki kewenangan telah melawan hukum adalah dengan cara menggunakan kewenangannya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang secara khusus melarang melakukan perbuata…

Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pasal 15 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, untuk itu dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan untuk menanggulanginya yang dituangkan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam UU Tindak Pidana Korupsi ini jug…

Kajian Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi oleh inisial VS adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian suatau nagara terkusunya keuangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga berantasan dan pencegahanpun dilakukan secara propersioanal. Untuk menanggulanginya maka secara kusus diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi (UUP…

Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif kebijakan formulasi tindak pidana . Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kebijakan selalu menginngi kebijakan pemerintah untuk secara …

Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum

Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius karena telah menghilangkan hak-hak ekonomi dan social masyarakat.Orang benar-benar benci korupsi, mereka bahkan mengutuk penjahat yang telah mencuri uang negara. Di sisilain, orang memiliki kebiasaan memberikan suap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti menjadi pegawai negeri sipil, mempercepat pengolahan dokumen dan lain-lain.Sehingga pe…

Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Eksistensi dari penegakan hukum adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga hal i…

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Tindak pidana korupsi sudah bukan lagi masalah yang langka terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja namun juga oleh pejabat militer yang tergabung dalam instansi TNI. Sistem hukum yang dianut militer ini berbeda dengan sistem hukum sipil sehingga menimbulka…

Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Kerugian Negara Dari Perspektif Tindak Pida…

Tidak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan ialah kedua hal yang berbeda pada dasarnya karena diatur dalam Undang Undang yang berbeda tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang tindak pidana korupsi sedangkan tindak pidana pajak diatur dalam Undang Undang Perpajakan delik pajak dan delik korupsi juga berbeda Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analit…

Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Terpidana Korupsi Yang Meninggal Dunia

Pidana denda dalam Pasal 10 KUHP didalam kelompok pidana pokok ditempatkan sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan dan seringkali menjadi alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (overtredingen) yang tercantum dalam Buku III KUHP, demikian juga terhadap bagian kejahatan – kejahatan …

Kajian Penologis Penayangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Utilitari…

Pemberian sanksi penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini tidak menurunkan perbuatan korupsi bahkan menaikan angka statistik kejahatan korupsi oleh para pejabat Negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan Negara. Seharusnya sanksi pidana harus dibarengi dengan sanksi sosial agar para koruptor dapat merasa malu…

Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Tindak Pidana Korupsi

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi di implementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif ma…

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan “Sistem Pembuktian Terbalik” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya.Berdasarkan uraian…

Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-000-3

Deskripsi Fisik

xvi, 404 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 MIS t