Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…

Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…

Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum se…

Penyelesaian Perkara Penganiayaan (Vide Pasal 351 ayat (1) KUHP) Di Polsek Md…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1408 TIV p

Penyidikan Perkara Anak Di Bawah 12 Tahun Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pi…

Anak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada 3 satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebu…

Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan Untuk dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang …

Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Berkedok Arisan Online ( Studi …

Arisan online Merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangan juga telah membawa dampak negative bagi manusia dan lingkungannya, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybererime, yang merupakan perkembagan lebih la…

Mengefektifkan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepul…

Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …

Kelembagaan Penyidik Pembalakan Liar

Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), bukan saja mengatur mngenai pencegahan dan pengrusakan hutan namun juga prosedur penyidikan dalam proses penyidikan pembalakan liar. Dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana pembalakan liar harus melibatkan Penyidik Pejabat Polri serta Penyidik PPNS yang sebagaimana telah di beberi we…

Kajian Kriminalistik Perkara Pembunuhan Bayi

Kriminalistik adalah pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan yang menggunakan pengetahuan fisika seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hayat dan ilmu hitung. Walaupun definisi tentang kriminalistik berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengusut dan membuktikan benar adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya. Tindak Pidana Pembunuhan merupakan suatu perbu…

Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Laut Oleh Satuan Patroli Tentara Nasio…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penanganan tindak pidana di laut yang masih terbatas dikarenakan sistem pengamanan laut termasuk personil serta alutsista yang masih minim. Mengingat wilayah maritim Indonesia yang luas maka diperlukan kerjasama dari berbagai instansi terkait pengaman laut agar penanganan tindak pidana di laut dapat dilaksanakan secara maksimal. Terkait kerja sama antar …

Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber , maka KUHP sebagai penunjang hukum pidana ditambah peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana. Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan…

Dampak Hukum Tidak Diberikannya Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyi…

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga semua komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki tugasnya masing-masing namun saling berkaitan satu sama lain sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik memiliki kewajiban, salah satunya adalah kewajiban untuk memberitahu penuntut umum apabila akan melakukan penyidikan sesuai yang telah diamanat…

Problema Hukum Penyimpanan Benda Sitaan Berupa Narkotika Oleh Penyidik Direkt…

Kepolisian mempunyai tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan penyidikan yaitu Dittahti untuk mempermudah proses administrasi peradilan, namun demikian dalam sejumlah perkara tindak pidana narkotika saat ini, barang bukti yang disita dari terdakwa tidak disimpan di tempat penyimpanan Kepolisian yang seharusnya yaitu Dittahti melainkan disimpan sendiri oleh penyidik di tempat–tempat yan…

Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Tindak Pidana Incest (Studi Kasus Pada P…

Incest merupakan hubungan sedarah berupa tindakan seksualitas yang oleh undang-undang melanggar hukum karena menyebabkan sakit pada kejiwaan dan batin serta dapat membuat masa depan korban menjadi suram, incest diatur dalam KUHAP pasal 294 ayat (1) yang mengancam siapa saja seorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya diatur pula dalam UU No. 35 Tahun …

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Laut (Studi Kasus Perk…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dimana proses penyidikan dilakukan oleh Ditpolair yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan apakah Ditpolair berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perairan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normat…

Kajian Yuridis Terhadap Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Baru Oleh Penyid…

Perkara prapradilan Setya Novanto yang pertama dengan nomor perkara : 97/ Pid. Prap/2017/PN. Jkt.Sel, mengenai sah atau tidaknya penetapan Setya Novanto menjadi tersangka, dimana hakim mengabulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah dan didalam amar putusannya poin ke (3) hakim memerintahkan kepada penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto berdasar…

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tahap Penyidikan (S…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi pada tahap penyidikan, penerapan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kendala-kendala yang yang ditemukan dalam proses penerapan diversi pada tahap penyidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggun…

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penyidik Polri Kepada Tersangka Tindak Pidana …

Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu dituntut untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sehingga pada implementasinya terdapat sebuah kepastian hukum (legalitas) terhadap proses penegakan hukum demi mewujudkan keadilan yang mengacu pada prosedur dan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dalam melakukan proses penegakan hukum pada setiap tingkatan, termasuk pada tingka…

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2…

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, penyidikan dilakukan setelah adanya temuan atau laporan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas dan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainnya penyidikan oleh koordinator Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, lamanya …

Analisis Yuridis Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejari…

Perkembangan teknologi sudah merasuki budaya, yang tadinya masyarakat dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah mendadak berubah setelah mengenal media sosial seperti facebook, twiter, instagram dan lainnya membuat seseorang tidak menghargai hak-hak orang lain . Dengan adanya alasan mengemukakan pendapat dimuka umum sehingga dapat menjadi alasan pemilik akun media sosial untuk memposting…