Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-974-6

Deskripsi Fisik

xxii, 308 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

354 WID o

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Petani

Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam pasal 37 menerangkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Penjelasan Pasal 37 UU no 19 /2013. Penjelasan Pasal 37 UU No.19/2013 bahwa N…

Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa di KabupatenKepulauan Aru adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance kh…

Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pemerintah Negeri Atas Tanah Dati Pusaka

Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu tindakan yang dapat d…

Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…

Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencabut Izin

Izin merupakan instrument hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena izin digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap izin yang sudah dikeluarkan, dan apakah pemerintah daerah berwenang mencabut izin yan…

Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar (Tinjauan Khusus Peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99473-2-4

Deskripsi Fisik

xix, 262 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 SAR p

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k

Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Adat Desa Letwurung Kecamatan B…

Eksistensi masyarkat hukum adat di jamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian negara mengakui dan menghormat kesatuan masyarakat hukum adat termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan adat di dalamnya. Desa Letwurung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan Desa Adat dengan sistem perkawinan atau sistem kekerabata…