Ditapis dengan
Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak anak korban pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1418 WAK p
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Penahanan Yang Tidak Sah Disertai …
Proses penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada KUHAP yang menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum kepada tersangka. Hal tersebut merupakan bagian dan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum yang mana wajib menjamin adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam proses penegakan hukum pidana,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1378 SOA p
Penetapan Tersangka Pada Sidang Praperadilan (Studi Putusan PN Jakarta Selata…
Lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Ruang lingkup praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntuta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1286 OHO p
Kajian Yuridis Terhadap Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Baru Oleh Penyid…
Perkara prapradilan Setya Novanto yang pertama dengan nomor perkara : 97/ Pid. Prap/2017/PN. Jkt.Sel, mengenai sah atau tidaknya penetapan Setya Novanto menjadi tersangka, dimana hakim mengabulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah dan didalam amar putusannya poin ke (3) hakim memerintahkan kepada penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto berdasar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1244 ASS k
Mekanisme Dan Prosedur Penenggelaman Dan Pembakaran Kapal Hasil Tindak Pidana…
Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan. Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku illegal fishing agar tidak melanggar hukum, Hal ini memunculkan masalah Bagaimana mekanisme dan prosedur penenggelaman dan/atau pembakaran kapal hasil tinda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1219 SOL m
Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang K…
Skripsi ini membahas tentang penetapan Setya Novanto dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya putusan praperadilan yang pertama pada 29 september 2017 yang menyatakan KPK dalam menetapkan Setya Novanto Sebagai tersangka tidak sah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KPK sebagai lembaga indenpenden Negara yang dipercaya menangani kasus tindak pidana korupsi te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1163 LAT t
Urgensi Penjemputan Paksa Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, oleh sebab itu dalam hal ketidakhadiran saksi di pengadilan akan berdampak terhambatnya pihak penegak hukum dalam menyelesaikan suatu proses hukum. Kenyataanya dalam kasus yayasan Al-Hilal Ambon saksi telah dipanggil berturut-turut namun tidak hadir. Penelitian ini m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1151 MAN u
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil Dalam Peradilan Militer
Kehidupan militer di tengah-tengah masyarakat membuat seringkali terjadi konflik antara oknum anggota militer dengan masyarakat sipil yang berdampak pada masalah hukum, sehingga dalam upaya untuk menegakan hukum, maka masyarakat sipil yang menjadi korban melakukan upaya hukum dengan mengaduhkan oknum anggota militer yang bersangkutan kepada instansi militernya, akan tetapi pada kenyataanya pros…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1136 REN b
Kewenangan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menunjang Sistem Pera…
Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh kerena itu pelaksaan kewenagan komisi pemberantas korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi tersebut. Berdasarkan uraian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1123 WEW k
Eksistensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana
Peran advokat dalam mendampingi klien dan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sudah diatur dalam beberapa peratura perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor tahun tentang bantuan Hukum, Namun keberadaan atau …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1099 KAY e
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara