Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Skripsi ini membahas tentang penetapan Setya Novanto dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya putusan praperadilan yang pertama pada 29 september 2017 yang menyatakan KPK dalam menetapkan Setya Novanto Sebagai tersangka tidak sah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KPK sebagai lembaga indenpenden Negara yang dipercaya menangani kasus tindak pidana korupsi tentunya mempunyai aturan dan ketetapan sendiri dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana tersebut yaitu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain KUHAP. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dan membahas penetapan tersangka di awal penyidikan kepada Setya Novanto dalam kasus E-KTP secara yuridis.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskritif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisa melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang tertera dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002, khususnya Pasal 44 ayat (1) dan (2). Adanya bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi untuk KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka merupakan hal yang sudah dijelaskan lebih lengkap dalam UU KPK. Undang-Undang KPK yang memberi wewenang KPK sebagai lembaga supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, menjadi KPK memiliki wewenang yang luas dalam melakukan pemberantasan korupsi tetapi masih tetap mengaju pada ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHAP.