Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.Penanganan tindak pidana narkotika perlu kordinasi antar lembaga penegak hukum.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajatuntuk saling memberi informasi dan menga…
Praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional dalam hal ini tersangka berdasarkan UU No 21 tahun 2007 tentang prostitusi online bernama vika yang meminjamkan kamar kepada pelaku prostitusi tetapi dia tidak mengetahui bahwa a…
Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang merupakan wujud kewenangan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pe…
Rumah penyimpanan benda sitaan milik negara merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun tak dapat dipungkiri tindak pidana pencurian dalam rumah penyimpanan benda sitaan milik negara juga sering terjadi salah satunya yang terjadi pada kantor Rupbasan Kelas I Ambon. Pencurian yang terjadi di…
Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Penyimpangan perilaku yang terdapat dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpa…
Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataanya perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang sehingga anak-anak rentan menjadi korban dalam tindakan eksplo…
Dewasa ini pelanggaran lalu lintas sering ditemui, dan pelanggarnya bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak membawa anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam proses penegakan hukum pada tahap penyidikan, anak dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak (LPKS) sebagai lembaga sosial yang merupakan tempat pelayanan kesejah…
Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan.Proses pembuktian dimulai dari tahap penyidikan dengan dibuatnya Berita Acara Penyidikan (BAP) yang termasuk dalam isi berkas perkara. Kualitas pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sangat menentukan proses persidangan yang akan berlangsung. Adapun tujuan penelitian ad…
Indonesia berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sejak tahun 2005 telah berada dalam peringkat pertama negara terkorup di Asia. Predikat serupa juga diberikan oleh Transparency Internasional yang selalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum di…
Penyidikan merupakan tahap sebelum masuk pada ranah peradilan, di tahap ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara yang diduga memiliki unsur pidana. Dalam penyidikan tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dituntut bekerja harus secara profesional, artinya dalam kurun waktu tertentu…
Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum se…
Anak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada 3 satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebu…
Penilitian dalam skripsi ini mengenai Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan Untuk dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang …
Arisan online Merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangan juga telah membawa dampak negative bagi manusia dan lingkungannya, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybererime, yang merupakan perkembagan lebih la…
Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …
Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), bukan saja mengatur mngenai pencegahan dan pengrusakan hutan namun juga prosedur penyidikan dalam proses penyidikan pembalakan liar. Dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana pembalakan liar harus melibatkan Penyidik Pejabat Polri serta Penyidik PPNS yang sebagaimana telah di beberi we…
Kriminalistik adalah pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan yang menggunakan pengetahuan fisika seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hayat dan ilmu hitung. Walaupun definisi tentang kriminalistik berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengusut dan membuktikan benar adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya. Tindak Pidana Pembunuhan merupakan suatu perbu…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penanganan tindak pidana di laut yang masih terbatas dikarenakan sistem pengamanan laut termasuk personil serta alutsista yang masih minim. Mengingat wilayah maritim Indonesia yang luas maka diperlukan kerjasama dari berbagai instansi terkait pengaman laut agar penanganan tindak pidana di laut dapat dilaksanakan secara maksimal. Terkait kerja sama antar …