Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan barang melalui laut merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Dalam pengangkutan barang melalui laut, ada perjajian antara pengirim dan pengangkut barang yang dinamai perjanjian pengangkutan antara pengirim barang dengan pengangkut yang kemudian melibat pihak-pihak yang lain seper…

Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Laut Indonesia

Negara kepulauan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, sebagai pemersatu bangsa, sebagai media pertahanan, dan sebagai media perhubung…

Pencemaran Lingkungan Laut Indonesia Akibat Limbah Farmasi Berdasarkan Pada K…

Pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta yang dilakukan oleh pabrik farmasi MEP dengan membuang limbah dan kandungan obat paracetamol pada tanggal 8 November 2021 telah menyebabkan terjadinya pencemaran Teluk Jakarat khususnya di perairan Angke dan Ancol. Oleh sebab itu, pada skirpisi ini akan mengkaji tentang pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran limbah farmasi berdasark…

Tindakan Perompakan Di Laut Dalam Perspektif Asean

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.265 LAT t

Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Indone…

Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…

Seri Hukum Indonesia : Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya ( Buku I : Perbat…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-319-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 ADI w

Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Dalam Rangka Penenggelaman Kapal Oleh Kement…

Berita tentang penenggelaman kapal negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Problemtika yang terjadi terkait dengan lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penenggelaman kapal perikanan dalam koordinasi menjadi sorotan, sehingga mendapatkan atensi dari publik. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : apakah terdapat koordinasi antar lemba…

Pengaturan Pembajakan Kapal Di Laut Lepas Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

Pembajakan di laut lepas mempunyai dimensi internasional karena menyebabkan terjadinya tindak kekerasan diatas kapal yang memiliki yuridiksi negara berdasarkan bendera kapal yang dilakukan oleh orang berkewarganagaraan asing. Oleh karena itu pembajakan dapat mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan menganai pembajakan kapal di laut lepas selain diatur dalam hukum…

Perlindungan Hukum Terhadap Kelebihan Kapasitas Angkut Penumpang Transportasi…

Pemberitaan yang dipublikasikan oleh salah satu Portal Berita Maluku yaitu Siwalima News, bahwa Kapal yang melayari rute Ambon-Namrole (Bursel) yaitu KMP Tanjung Kabat, sesuai daya angkut hanya mampu mengangkut 190 penumpang, namun ternyata tiket yang sudah terlanjur terjual sebanyak 300 tiket. Bahkan para penumpang pemegang tiket tersebut telah berada di kapal, pihak pelayaran memberikan penam…

Tanggung Jawab Pengangkut Transportasi Kapal Laut dalam Menyediakan Fasilitas…

Pengangkutan laut merupakan jasa transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, karena terdapat pulau-pulau yang hanya dapat dihubungkan dengan transportasi laut. Namun dalam penyelenggaraan pelayaran, pelaksanaan hubungan tanggung jawab pengangkut dengan penumpang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi penumpang yang menimbulkan masalah hukum, khususnya…