Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Bidang Pendidikan Di Desa Lutur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa dalam bidang pendidikan yang ada di desa lutur. penelitian Hukum Normatif Pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan kepala desa didukung oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah perangkat desa yang memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengu…

Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Menentukan Kerugi…

Kehadiran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatu…

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah

Transmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Program transmigrasi berlangsung dengan adanya penyediaan fasilitas oleh pemerintah kepada para transmigran, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewe…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemungutan Desa

Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu Normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilatar belakangi pertimbangan bahwa Peraturan Tentang Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan…

Problematika Kewenangan Jaksa Agung Dalam Pemberian Deponering (Penyampingan …

Deponering (Penyampingan Perkara) diatur Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c. Dalam penerapannya terhadap beberapa kasus yang ada di Indonesia berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan namun menjadi problematika ketika jaksa agung memakai hak preogratifnya untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Penelitian ini be…

Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.534 RAJ k

Keabsahan Pemusnahan Sopi Oleh Kepolisisan Negara Republik Indonesia

Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemusnahan sopi dan apakah tindakan pemusnahan sopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sah menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan (statute approach) atau pendekatan perundang-undangan dan (conseptual approach) atau pendekatan konseptual. B…

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengeksekusi Terpidana Kasus Ko…

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaanya terjadi pertentangan norma, berdasarkan pasal 270 KUHAP yang mendapatkan kewenangan eksekusi tersebut adalah…

Kewenangan Pengangkatan Perangkat Negeri Di Negeri Kuralele

Pengangkatan Perangkat Negeri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilaksankan Oleh Kepala Desa (Raja), tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2006 Perangkat Negeri diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan persetujuan Badan Saniri Negeri. Rumusan masalah Adalah, bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan perangkat negeri kuralele, d…