Ditapis dengan
Teknik Dan Taktik Penyidikan Perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kas…
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun kejahatan di bidang minyak dan gas bumi juga s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1515 ILE t
Urgensi Penetapan Pas Lintas Batas Antara Pulau Atauro (Timor Leste) Dan Pula…
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah menjelaskan mengenai penerapan pas lintas batas bagi masyarakat perbatasan yang ingin masuk keluar negara Indonesia ataupun sebaliknya. Tetapi dalam kenyataanya terdapat daerah perbatasan yang tidak diterapkan Pos Lintas Batas (PLB) yaitu pulau Atauro (Timor Leste) dan pulau Lirang (Indonesia) hal ini menyebabkan banyak masyaraka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.286 AND u
Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Sebagai Perwujudan…
Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-UM Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Masalah adalah Faktor Apa S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1514 LES t
Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 551.2-272 …
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mengamanatkan bahwa Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten, sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, menetapakan kewenangan unt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.449 PIT t
Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Alihf…
Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan,namun faktanya yang terjadi di lapangan lebih khusus,Kabupaten Kepulauan Aru,terkait dengan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah.Oleh sebab itu maka dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan,teristimewa di tingkat ka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.448 LAB t
Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…
Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1513 WAE p
Penerapan Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan …
Pada perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit Militer wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan Miiliter. Termasuk apabiila seorang oknum prajurit Militer yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi dalam tindak pidana asusila yang dilakukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1512 PRI p
Status Hukum Kaum Belligerent Di Dalam Hukum Internasional Yang Melakukan Tin…
Konflik bersenjata non internasional yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun perempua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.285 TUT s
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum
Pegawai Negeri Sipil yang adalah Aparatur Sipil Negara memiliki peranan penting guna menjalankan setiap administrasi dan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan. Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan kepala pemerintahan di wilayahnya, serta berwenang untuk melakukan tindakan jika kedapatan ASN melakukan pelangg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.447 MAH n
Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 Dan Implementasinya Di I…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Urgensi Ratifikasi konvensi ILO nomor 169 Tahun 1989 dan implementasinya di Indonesia, Indigenous People No. 169 Tahun 1989 merupakan salah satu solusi di Indonesia, dalam konvensi ini terdapat banyak aturan yang melindungi mereke khususnya dalam pemenuhan hak-hak setiap aspek kehidupan seperti hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas pendidika…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.284 SIL u
Analisis Yuridis Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan…
Penelitian ini mengkaji tentang disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkotika. Disparitas penjatuhan pidana ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis, dengan pertimbangan untuk menginventarisasi dan mengukur tingkat singkronisasi peraturan perundangundangan di bidang narkotika mengenai disparitas pemidanaan, baik itu dari segi komponen struktural, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1511 SIT a
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 345 Tahun 2002 Di DesaBatu M…
Pembatalan Sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan suatu hak atas tanah karena penerima hak tidak memenuhui syarat yang ditetapkan dalam keputusan hak atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberi yang bersangkutan. Pembatalan Sertifikat atas tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.783 HAS p
Pemenuhan Hak Cuti Bersyarat Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemas…
Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan tempat bagi pelaku tindak kejahatan untuk diayomi dan dibina. Diberikan pendidikan, rehabilatasi dan reintegrasi yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak kejahatan. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1510 SAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Provinsi Maluku
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengrusakan terumbu karang di wilayah Provinsi Maluku. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km2, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.283 ALM p
Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indone…
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.282 RIY p
Tentara Anak Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Perspektif Huk…
Hak-hak anak telah diakui dalam hukum internasional, berbagai instrument internasional telah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak termasuk hak anak dalam konflik bersenjata. Deklarasi tentang hak-hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, dan instrumen instrumen regional seperti Deklaras…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.281 TIA t
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan…
Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pejalan kaki merupakan penelitina yang bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian dengan menggunakan kekerasan pada pejalan kaki, serta faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaanya. Sumber data adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Data primer dida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1509 LEI u
Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi Di Negeri Latu (Vide…
Pada prinsipnya dalam suatu usaha untuk melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak dapat dilepaspisahkan dengan pesolan hukum baik secara normatif maupun formal. Dalam upayanya diketahui bahwa pesoalan hukum normatif tentu menjadi tolak ukur untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah atau tidak sedangkan persoalan hukum formal yakni bekaitan dengan bagaimana psoalan pembuktian hukum n…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1508 LAI a
Penjualan Tanah Kepada Pihak Ketiga Atas Tanah Yang Telah Dibeli Secara Di Ba…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penjualan tanah kepada pihak ketiga atas tanah yang telah dibeli secara di bawah tangan, sebagaimana yang terjadi di desa Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon, dimana pada tahun 2015 salah seorang ahli waris dari Nasareth Tentua bernama Otis Tentua menjual tanah warisannya kepada sekitar 15 warga desa Waiheru, dan bukti dari adanya pembelian tana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.782 DAR p
Tinjauan Yuridis Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap NB
Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam persidangan 2 (dua) orang terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis terbukti bersalah. Perbuatan kedua pelaku tersebut mengakibatkan NB mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca in…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1507 TEB t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara