Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian yang Meringankan Dalam Tindak Pid…

Maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi, membuat semakin banyak anakanak, remaja, anak mudah bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dalam putusan hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan defenisi tentang Putusan pengadilan adala…

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT Di Desa Klis Kecama…

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengakajian yang lebih mendalam mengenal faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tinda…

Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidk berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat di…

Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Calon Kepala Daerah Berke…

Pengaturan tentang kewarganegaraan terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan amandemen ke-4 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 Ayat (1) yang menjadi warga negara iaiah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (2) syarat-syarat yang mengenai kewarga…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Migrant Workers Pada Masa Pandemi

Pandemi Corona virus disease 2019 merupakan sebuah pandemi global yang menyebabkan banyak perubahan dan melahirkan norma dan praktik baru dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi tersebut berdampak juga terhadap pekerja migran yang harus bersusah payah menafkahi diri dan keluarganya. Pandemi juga membuat pekerja migran mengalami berbagai diskriminasi baik dari warga negara …

Kekuatan Mengikat MOU Survey Demarkasi Batas Internasional Antara Pemerintah …

Indonesia dan Malaysia mempunyai perbatasan di darat yaitu terdapat di pulau Kalimantan yang memanjang dari arah barat menuju timur Kesepakatankesepakatan tentang penetapan garis perbatasan ini dapat diketahui berdasarkan The Boundary Convention antara pemerintah Belanda dan inggris yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891. Kemudian ditetapkan kembali berdasarkan The Bou…

Peluasan Tindak Pidana Perzinahan (Perluasan Kebijakan Hukum Pidana)

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada sipelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Revisi …

Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1543 ISR p

Keabsahan Surat Keputusan Bersama Tentang Pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.462 RIZ k

Tinjauan Perlindungan HAM Terhadap Suku Uighur Di Republik Rakyat Tiongkok Be…

Suku Uighur adalah kaum minoritas Muslim di Xinjiang Republik Rakyat Tiongkok yang saat ini terus mengalami tindakan genosida, larangan melaksanakan ibadah di masjid, dan berbagai tiindakan diskriminasi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok. Pelanggaran HAM tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga dilakukan oleh orang-o…

Eksistensi Balai Pemasyarakatan (BAPAS ) Dalam Proses Pendampingan Anak

Sering anak-anak melakukan pelanggaran hukum yang seimbang dengan pelanggaran hukum yang di lakukan oleh orang dewasa, maka di sini membutuhkan ketelitian dari para pihak yang berwenang untuk kasus anak yang melakukan pelanggaran, baik Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, maupum pihak-pihak yang berwenang mengenai penanganan anak, karena persoalan pidana terhadap anak sering menjadi suat…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakuk…

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali dengan masyarakat. Permasalahannya adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap an…

Tinjauan Kriminologis terhadap Perkelahian Antara Warga Desa Samasuru dan Elp…

Bentrok atau dapat dikatakan huru hara yang identik dengan kekarasan,bentrok,konflik,perusakan,pembunuan dan keadaan tidak aman yg melibatkan lapisan masyarakat,ras,suku,agama,atau organisasi tertentu yang bertujuan agar satu kelompok yang melakukan tindak bentrok dapat mengubah keputusan yang di anggap kurang baik atau tidak baik bagi kelompok tersebut.Pengertian bentrok sendiri adalah…

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan…

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melangar hak asasi manusia. Tujuan…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Merupakan Korban Prostitusi Online Mela…

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat penting, setiap anak m…

Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1537 TUT p

Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Me…

Penipuan dalam jual beli akun permainan game online, menjadi kewajiban hukum untuk meluruskannya demi terciptanya masyarakat tertib beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum. Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahahan sosial dan merugikan bagi masyarakat. Masalah dal…

Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rum…

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan hal ini telah d…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelangaran Lalu Lintas di atas Jembatan Mera…

Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di atas Jembatan Merah Putih di Kota Ambon berdasarkan Pasal 287 ayat (2),310,311,312 UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lntas dan Angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Lalu Lintas di atas Jembatan Merah Putih dan upaya apa s…

Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap…

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebebasan menyatakn pendapat secara konseptual diatur dalam Pasal 28 yang mentakan “kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum P…