Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional

Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…

Penerapan Sanksi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan P…

Faktor penyebab tidak dipatuhinya putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berupa uang paksa yakni lemah/ tidak berkualitas putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Putusan hakim yang berkualitas, yakni dirumuskan secara baik, benar dan adil adalah sebuah tuntutan, Tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan adanya kepentingan para Badan/Pejabat Tata Usaha N…

Kudeta dalam Perspektif Hukum Internasional

Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataanya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upa…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Bud…

Penerbitan izin lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak disertai pengawasan menyebabkan ketidaktaatan terhadap izin lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai wewenang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan dan sanksi adminis…

Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Stud…

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dan apa saja pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kasus ini di ambil berdasarkan Studi kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No…

Aspek Yuridis Unsur Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosa…

Hukuman atau sanksi yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan anak dituntut profesional yang disertai kema…

Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat Karena Belum Divaksin

Tanggung jawab pidana muncul ketika kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian staf medis rumah sakit memenuhi tiga faktor: Ketiga faktor tersebut adalah ada tidaknya kelalaian, kesalahan, dan sanksi lain yang relevan. Selain itu, di bawah sistem peradilan pidana, jika perusahaan melakukan kejahatan, pemiliknya dapat dipenjara atau didenda. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adal…

Putusan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Menurut…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan untuk pengobat…

Pajak Penghasilan Sebagai Sumber Keuangan Negara Dalam APBN di Masa Corona Vi…

Sebagai salah satu bentuk pajak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan di mana Pajak Penghasilan untuk Pasal 21 saat ini pada Covid 19 hendak menjadi masalah dan tantangan yang mana kepatuhan wajib pajak pada masa Covid 19 berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan tida…

Keterbukaan dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lermatang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.492 BUL k

Wewenang Penggunaan Aset Desa Dalam Bentuk Rumah Kepala Desa Oleh Mantan Kepa…

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mimiliki puncuk pimpinan yang disebut Kepala Desa yang kewenangannya diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”, hal ini tentunya tidak dilepas pisahkan dari …

Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tind…

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap anak berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20…

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pen…

Terdapat beberapa jenis kejahatanpencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) dengan maksimal hukuman 7 Tahun penjara tetapi dala…

Tanggung Jawab Panitia Adjudikasi Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah Dalam Kai…

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, maka pendaftaran tanah perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan un…

Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kel…

Anak merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan. Undang-undang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diberikan pembinaan di…

Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda Dalam Kasu…

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) merupakan salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Sprindik terdapat didalam Peraturan Kapolri Nomor No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Realita yang terjadi terdapat surat perintah penyidikan ganda …

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut ancaman pidana maksimalnya adalah 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Akan tetapi dalam kasus Faradibah Jusuf dan rekan-rekannya, terdapat salah satu terdakwa atas nama SorayaPelu melakukan tind…

Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Terhadap Tawanan Perang Menurut Huk…

Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring), yang terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. Di Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada Tahun 1971 berkuasa cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi denga…

Aturan Wajib Bagi Konsumen Menjadi Anggota Happy Kiddy Ditinjau Dari Hukum Pe…

Perlindungan konsumen ialah bagian yang tak terpisahkan dari akvititas bisnis yang sehat. Penerapan klausula baku untuk melindungi konsumen diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf (a) dan (b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, penerapan klausula baku dan kewajiban menggunakan kartu anggota Happy Kiddy dalam bertransaksi pada wahana bermain anak-anak ol…

Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari UU No. 10 …

Kota Tual sebagai suatu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata daerah saat ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah serta perangkat daerah dalam hal ini dinas pariwisata. Alasan utama belum dikelolanya destinasi pariwisata di Kota Tual karena belum disahkannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman pengelolaan pariwisata. …