Ditapis dengan
Mekanisme Penegakan Hukum Pada Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Statuta Roma…
Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu jenis kejahatan serius terhadap hak asasi manusia, selain kejahatan perang. Kejahatan tersebut secara langsung berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Kejahatan kemausiaan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang di dalam Pasal 7 Statuta Roma menyatakan bahwa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.129 SUB m
Kejahatan Spionase Menurut Hukum Internasional
Kejahatan spionase sangat membahayakan keamanan dan keslamatan suatu negara yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Olehnya itu, hakhak dari negara yang dirugikan karena perbuatan spionase tersebut harus mendapat perlindungan hukum dari aturan-aturan yang sudah di tetapkan baik hukum nasional maupun hukum internasional sehingga negara yang di rugikan dapat memulihkan hak-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.106 LES k
Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme Dalam Pers…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peledakan bom yang merupakan salah satu modus pelaku terorisme dan telah menjadi fenomena umum di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, terorisme juga merajalela sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun interna…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.67 TET p
Legalitas Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Kerangka Penegakan Hukum Internas…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam pemeliharaan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB tersebut. Tapi faktanya ada negara–n…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.125 SAI l
Mekanisme Penegakan Hukum Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter
Persoalan tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan perang sangat berkaitan erat dengan hukum Humaniter, ketentuan hukum humaniter dimaksud telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I, II, 1977 dan III 2005. Namun dalam tatanan penegakan hukumnya belum maksimal. Oleh karena itu, maka akan dikaji tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan peran…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.123 MEL m
Pengaturan Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Hukum Internasional
ICCPR dan CEDAW pada dasarnya mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik. Tetapi dalam praktiknya negara mencoba mencoba melanggar dengan membatasi hak-hak politik masyarakat terkhususnya perempuan yaitu belum tercapainya 30% kuota perempuan di parlemen sehingga keterwakilan perempuan di parlemen berkurang dengan ditutupnya kesempatan untuk melaksanakan affirmative action dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.122 WIJ p
Kedudukan Kelompok Bersenjata Islamic State Of Iraq And Syria Dalam Perspekti…
ISIS merupakan subjek hukum internasional, namun ISIS tidak masuk dalam kelompok negara walaupun ISIS mendeklarasikan sebagai sebuah negara Islam. Mengapa demikian, menurut konvensi Montevideo 1993, syarat berdirinya sebuah negara harus memenuhi syarat memiliki rakyat, wilayah, pemerintahaan, kemampuan berhubungan dengan negara lain, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain. ISIS mengklaim b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.118 MAR k
Eksistensi Misi Khusus Menurut Hukum Diplomatik
Hubungan antar negara yang tercermin dalam hubungan diplomatik antar negara diatur oleh hukum diplomatik. Setelah dibentuknya Komisi Hukum Internasional oleh Majelis Umum PBB, Komisi Hukum Internasional kemudian menyetujui satu rancangan tiga pasal mengenai “Misi Khusus” yang harus dimasukkan dalam Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik. Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertuju…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.116 NAH e
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Jurnalis Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia
Jurnalis memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam melaksanakan dapat menjalankan fungsinya sebagai “check and balance”, dalam pengertian, menyampaikan laporan, informasi ataupun untuk memferivikasi laporan mereka. Hak yang melakat dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka sejatinya diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum baik pada level internasional sampai kepada level …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.115 SAR p
Penyelesaian Batas Wilayah Laut Indonesia Dengan Timor Leste Dalam Perspektif…
Batas wilayah laut menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Hal ini yang dirasakan oleh Indonesia dalam usaha mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Memiliki daratan dan lautan yang sangat luas membuat Indonesia lebih gencar dalam menjaga keamanan dan dan kedamaian pada wilayah perbatasan dengan negaranegara tetangga khususnya pada wilay…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.114 SOP p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara