Terjadinya suatu perceraian Terjadinya suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu terhadap status suami-istri yang menjadi mantan suami dan mantan istiri, kedudukan anak, maupun hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menentukan status kepemilikan harta bersama setelah perceraian sangatlah penting untuk memperol…
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Eksekusi atas Penetapan Pengadilan atas Konsinyasi terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Underpass untuk Kepentingan Umum, bahwa Bahwa Pasca putusan Konsiyasi dimaksud, maka sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinya…
Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak, dalam hal pengangkatan anak, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pen…
Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji para pihak akan melakukan pendaftaran haji sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perjanjian Perjalanan Ibadah Haji pada Biro Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya disingkat PMA Nomor 13 Tahun 2018) Pasal 7 huruf a menyatakan Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yakni …
Dalam persidangan perkara perdata terdapat upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu se…
Ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (intersat/fa’idah) dimana pasal 2 menyatakan Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, serta dalam pasal 1 Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakatakan Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan pasal 6 m…
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta be…
Pada era perdagangan bebas belakangan ini, Balai POM dihadapkan pada tantangan beredarnya produk Roti/Kue dalam Kemasan berlabel yang beredar di masyarakat. Pencantuman label pada kamasan pada semua makanan Roti/Kue dalam Kemasan, tidak menggunakan ketentuan yang mengatur tentang Label pada Produk Makanan. Balai POM dalam tugasnya, mewakili Pemeritah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Label P…
Desain Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilindungi Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun pengertian unsure kebaruan dalam suatu Desain Industri belum jelas diatur dalam Undang-undang. Sehingga merugikan pendaftar pertama seperti kasus Tan Suryanto Jaya Vs Djaka Agustina di Pengadilan Niaga Medan. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian i…