Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Peraturan mengenai perlindungan bagi transgender di Indonesia hingga saat ini belum ada. Sehingga perlindungan hingga perlakuan bagi transgender yang terjerat kasus belum diatur secara jelas. Padahal sebagai warga negara Indo…

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar

Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat korban pencemarandan (2) Bagaimana upaya hukum terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan hidupnya tercemar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan peratur…

Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.759 LAT p

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…

Perlindungan Aktivis Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional

Di tengah-tengah konflik wilayah antara Israel dan Palestina dengan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi di dalam konflik tersebut, seorang aktivis kemanusiaan yang bernama Rami Aman yang berasal dari Gaza ditangkap oleh Hamas berdasarkan laporan salah seorang mantan pekerja dari Amnesty Internasional. Rami ditangkap karena aktivitas damai yang dilakukannya Aktivis kem…

Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Dalam Perpajakan Di Indonesia

Ketentuan hukum formil yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah memberikan batasan pokok perpajakan secara umum. Pengenaan wajib pajak bagi selebgram sejalan dengan prinsip perpajakan. Relevansi wajib pajak selebgram juga sejalan dengan perlindungan hukum sebagai bagian dari terlaksanannya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengaturan pajak bagi seleb…

Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen Conventi…

Pembunuhan demi kehormatan atau Honor Killing diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang anggota keluarga yang berzina sehingga dianggap telah memalukan dan mencemari nama baik keluarga. Kasus ini terjadi karena korban dianggap telah mencoreng citra keluarga dan agamanya.Selain alasan keyakinan agama dan norma budaya dan sosial di Iran, aturan dan regulasi diskrimina…

Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Melaksanakan Tugas Pendidikan

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika kriminalisasi terhadap guru yang masih menjadi masalah dalam masyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi dalam perspektif hukum p…

Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pembuangan S…

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat. Kesehatan Masyarakat di suatu Lingkungan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H…

Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) Di Suriah Dalam P…

Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 menyebutkan bahwa Refugee menjadi tanggung jawab dari UNCHR sedangkan Internally Displaced Persons (IDPs) yang berada di dalam negara tempat terjadinya konflik, tetap mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri, selain itu terdapat perjanjian-perjanjian Internasional yang merupakan hak- hak yang telah d…