Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.130 APR i

Kejahatan Spionase Menurut Hukum Internasional

Kejahatan spionase sangat membahayakan keamanan dan keslamatan suatu negara yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Olehnya itu, hakhak dari negara yang dirugikan karena perbuatan spionase tersebut harus mendapat perlindungan hukum dari aturan-aturan yang sudah di tetapkan baik hukum nasional maupun hukum internasional sehingga negara yang di rugikan dapat memulihkan hak-…

Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme Dalam Pers…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peledakan bom yang merupakan salah satu modus pelaku terorisme dan telah menjadi fenomena umum di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, terorisme juga merajalela sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun interna…

Legalitas Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Kerangka Penegakan Hukum Internas…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam pemeliharaan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB tersebut. Tapi faktanya ada negara–n…

Pengaturan Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Hukum Internasional

ICCPR dan CEDAW pada dasarnya mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik. Tetapi dalam praktiknya negara mencoba mencoba melanggar dengan membatasi hak-hak politik masyarakat terkhususnya perempuan yaitu belum tercapainya 30% kuota perempuan di parlemen sehingga keterwakilan perempuan di parlemen berkurang dengan ditutupnya kesempatan untuk melaksanakan affirmative action dala…

Kedudukan Kelompok Bersenjata Islamic State Of Iraq And Syria Dalam Perspekti…

ISIS merupakan subjek hukum internasional, namun ISIS tidak masuk dalam kelompok negara walaupun ISIS mendeklarasikan sebagai sebuah negara Islam. Mengapa demikian, menurut konvensi Montevideo 1993, syarat berdirinya sebuah negara harus memenuhi syarat memiliki rakyat, wilayah, pemerintahaan, kemampuan berhubungan dengan negara lain, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain. ISIS mengklaim b…

Penyelesaian Batas Wilayah Laut Indonesia Dengan Timor Leste Dalam Perspektif…

Batas wilayah laut menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Hal ini yang dirasakan oleh Indonesia dalam usaha mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Memiliki daratan dan lautan yang sangat luas membuat Indonesia lebih gencar dalam menjaga keamanan dan dan kedamaian pada wilayah perbatasan dengan negaranegara tetangga khususnya pada wilay…

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Warga Neg…

Kedaulatan hukum adalah sebuah norma dan aturan yang harus dijalankan dan diterapkan atas tindakan kejahatan. Kedaulatan hukum sebuah negara adalah mutlak hak setiap negara yang harus dihormati negara lain. Kemanusiaan pula menjadi titik agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bukan menghancurkan manusia lainnya. Hubungan Diplomatik juga sebagai elemen penting dalam menjalani hu…

Eksistensi Organisasi Belligerent Ditinjau Dari Hukum Internasional

Kaum Belligerensi adalah kaum yang sudah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi dan militer sehingga tampak suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya kedalam tetapi juga keluar. dalam pengertian, bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri. Penelit…

Pengaturan Wilayah Udara Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Hukum internasional membuka peluang dalam pembentukan kesepakatan antar negara dalam suatu perjanjian berkaitan dengan banyak hal terutama mengenai yurisdiksi suatu negara ataupun masalah-masalah yang disepakati untuk dicarikan jalan keluarnya. Negara-negara tersebut membuat kesepakatan atau perjanjian yang di kenal dengan Konvensi. Konvensi tersebut salah satunya mengenai pengaturan wilay…

Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi K…

Perang Vietnam yang terjadi merupakan perang yang paling bersifat kontroversial, memecah belah, dan juga merupakan perang terlama yang pernah dialami Amerika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa internasional, Peranan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional dan kewenangan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengke…

Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata Menur…

Hukum perang atau hukum humaniter internasional merupakan sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam hal kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh yang boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Seandainya tidak ada kaidah hukum humaniter, kebiadaban dan kebrutalan perang tidak dapat d…

Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Mutual Recognition Arrangements Dan P…

Mutual Recognition Arrangements (MRAs) ASEAN adalah perjanjian kerjasama yang diciptakan untuk mendukung kebebasan dan memfasilitasi pertukaran di bidang barang maupun jasa di antara negara-negara anggota ASEAN. MRAs merupakan bagian dari banyaknya perjanjian yang telah disetujui oleh kesemua negara anggota ASEAN yang dibuat dalam rangka untuk mempercepat pencapaian AFAS (ASEAN Framework A…

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelidiki Perbuatan Melawan …

Dinamika keamanan Internasional pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh persoalan konvensional, namun juga berkaitan dengan kejahatan luar biasa, salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat bius. Dalam proses penegakan kejahatan Narkotika, Mahkamah Pidana Internasional berlandaskan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Dan apabila negara dalam penegakan narkotika sampai pada pela…

Perlindungan Gedung Kedutaan Sebagai Wilayah Ekstrateritorial Perspektif Huku…

Imunitas diplomatik (diplomatic immunity) adalah kekebalan yang diberikan kepada wakil-wakil diplomatik pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang hak-haknya di jamin hukum internasional. Prinsip ini terdapat dalam United Nations Charter. Kekebalan diplomatik (diplomatic immunities) adalah kekebalan terhadap alat kekuasan negara penerima, hak mendapat perlindungan, mencakup kekebala…

Mekanisme Penyelesaian Secara Damai Sengketa Semenanjung Korea Berdasarkan Ke…

Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan pertama kali terjadi pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi daratan Korea menjadi dua. Perang ini adalah sebuah konflik yang diakhiri dengan gencatan senjata. Secara teknis kedua negara ini masih berstatus gencatan senjata, yang seharusnya tunduk pada aturan-aturan dalam Piagam PBB dan harus d…

Kajian Mengenai Internal Disturbances And Tension Berdasarkan Hukum Humaniter…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.78 PAT k

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penyanderaan Wartawan Sipil Di Wila…

Wartawan sipil yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional memegang peranan penting, yaitu untuk menyampaikan informasi yang terjadi dalam konflik secara langsung dari tempat kejadian. Namun dalam melaksanakan pekerjaan mereka tersebut, wartawan dan pekerja media yang melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata internasional seringkali menghadapi berbagai resiko berbahaya. Merek…

Eksistensi Pangkalan Militer Asing Di Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Per…

Suatu Perjanjian internasional yang membentuk Hukum ( law Making treaties ) Dan menjadi sumber perjanjian Internasional langsung Suatu Perjanjian yang menunjukan dan menyatakan hukum yang ada, baik dengan ataupun modifikasi, atau membentuk hukum yang baru, atau mengesahkan/Menguatkan beberapa prinsip Kebijaksanaan umum, Pangkalan militer merupakan tulang punggung dari setiap operasi milite…

Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Praktek “Force-Feeding” Yang Dila…

Force-feeding kepada tahanan yang mogok makan (hunger striker) masih menjadi kontroversi pada negara-negara di dunia. Menimbulkan banyak perdebatan antara dua nilai etis yang dasar: yaitu perlindungan keselamatan manusia dan otonomi hak-hak individu. World Medical Association telah mengambil posisi yang mana menganggap force-feeding sebagai tindakan penyiksaan dan maka dari itu tidak etis. Penu…