Error In Persona Dalam Objek Praperadilan Tersangka Perkara Tindak Pidana Nar…

Proses Penyidikan harus mengikuti ketentuan hukum acara yang ada, dalam penetapan Tersangka dan penangkapan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam KUHAP. Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2025/ PN Amb, terkait permohonan praperadilan oleh Syayid Ridwan Bin Taher alias Iwan atas tindakan Penyidik BNNP Maluku yang mengakibatkan terjadinya error in persona dalam proses Penyidikan. P…

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Disersi

Fenomena disersi di lingkungan militer merupakan bentuk pelanggaran disiplin berat yang dapat mengancam struktur komando dan stabilitas pertahanan negara. Disersi menggambarkan ketidakhadiran tanpa izin dari prajurit TNI dalam menjalankan kewajiban dinas, baik pada masa damai maupun masa perang. Tindakan ini mencerminkan lemahnya disiplin, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap inst…

Implikasi Yuridis Penundaan Sidang Praperadilan Oleh Hakim

"Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan…

Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Polisi sebagai lembaga pertama yang dihadapkan dengan korban kekerasan seksual mempunyai peran yang signifikan dalam pemenuhan hak warga negara terhadap kepastian dan kesetaraan hukum. Namun dalam realitas penegakan hukumnya pengabaian hak penyintas dalam beracara menjadi permasalahan yang menambah trauma korban kekerasan seksual. Proses pemeriksaan yang menyebabkan reviktimisasi ini me…

Kajian Yuridis Fungsional Penerapan Plea Bargaining System Dalam Sistem Perad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1646 PAK k

Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah O…

Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah penan…

Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penj…

Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tugas ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa haki…

Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Harta Di…

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Putusan Nomor :…

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. …

Eksistensi Penasehat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.531 HAD e

Penghentian Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan penyidikan atau pengehentian penyidikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Polri. Namun Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yan…

Penempatan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kela…

pada prinsipnya anak adalah seseorang yang dalam perkembangannya memerlukan pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, dan perlindungan untuk masa depannya. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana hingga dijatuhkan vonis bersalah dalam proses peradilan, saat menjalani masa hukuman harus dibedakan dengan tindak pidana orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan kondisi anak yang berbeda dari or…

Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak anak korban pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum …

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Penahanan Yang Tidak Sah Disertai …

Proses penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada KUHAP yang menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum kepada tersangka. Hal tersebut merupakan bagian dan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum yang mana wajib menjamin adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam proses penegakan hukum pidana,…

Penetapan Tersangka Pada Sidang Praperadilan (Studi Putusan PN Jakarta Selata…

Lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Ruang lingkup praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntuta…

Kajian Yuridis Terhadap Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Baru Oleh Penyid…

Perkara prapradilan Setya Novanto yang pertama dengan nomor perkara : 97/ Pid. Prap/2017/PN. Jkt.Sel, mengenai sah atau tidaknya penetapan Setya Novanto menjadi tersangka, dimana hakim mengabulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah dan didalam amar putusannya poin ke (3) hakim memerintahkan kepada penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto berdasar…

Mekanisme Dan Prosedur Penenggelaman Dan Pembakaran Kapal Hasil Tindak Pidana…

Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan. Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku illegal fishing agar tidak melanggar hukum, Hal ini memunculkan masalah Bagaimana mekanisme dan prosedur penenggelaman dan/atau pembakaran kapal hasil tinda…

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang K…

Skripsi ini membahas tentang penetapan Setya Novanto dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya putusan praperadilan yang pertama pada 29 september 2017 yang menyatakan KPK dalam menetapkan Setya Novanto Sebagai tersangka tidak sah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KPK sebagai lembaga indenpenden Negara yang dipercaya menangani kasus tindak pidana korupsi te…

Urgensi Penjemputan Paksa Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, oleh sebab itu dalam hal ketidakhadiran saksi di pengadilan akan berdampak terhambatnya pihak penegak hukum dalam menyelesaikan suatu proses hukum. Kenyataanya dalam kasus yayasan Al-Hilal Ambon saksi telah dipanggil berturut-turut namun tidak hadir. Penelitian ini m…

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil Dalam Peradilan Militer

Kehidupan militer di tengah-tengah masyarakat membuat seringkali terjadi konflik antara oknum anggota militer dengan masyarakat sipil yang berdampak pada masalah hukum, sehingga dalam upaya untuk menegakan hukum, maka masyarakat sipil yang menjadi korban melakukan upaya hukum dengan mengaduhkan oknum anggota militer yang bersangkutan kepada instansi militernya, akan tetapi pada kenyataanya pros…