Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penetapan Kerugian Negara Dalam Tindak Pid…

Korupsi mampu melumpukan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja,dari berbagai strata dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memilikiperaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsisi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang perberantasan tindak pidana korupsi. Nam…

Penerapan Sistem Kumulasi Ancaman Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.975 HEN p

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Kejahatan pencucian uang merupakan masalah yang terjadi semakin meluas dan mendapat perhatian khusus baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama antar Negara. Kejahatan pencucian uang ini pada awalnya merupakan kejahatan yang ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius dan atau narkotika. Tetapi saat ini kejahatan pencucian uang telah dihubungkan dengan p…

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap…

Sebagai salah satu penegak hukum, tidak terlepas kemungkinan bahwa para anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya melakukan perbuatan melanggar hukum atau suatu perbuatan tindak pidana. Sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam bidang hukum, maka setiap anggota POLRI yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, haruslah mendapat penanganan yang baik agar tercap…

Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Tindak Pidana Korupsi

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi di implementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif ma…

Relevansi Penyitaan Barang Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja…

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai relevansi penyitaan barangbarang Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks operasi yustisial. Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Terlebih lagi dalam melaksanakan kewenang…

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan “Sistem Pembuktian Terbalik” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya.Berdasarkan uraian…

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana pencabulan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun banyak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melibatkan …

Kajian Asas Unus Testis Nullus Testis Terhadap Pembuktian Kekerasan Seksual D…

Kekekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk tindakan paksaan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan / tidak disukai. Pemaksaan dengan tujuan komersial, dan / tujuan tertentu. Dalam kenyataannya kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga banyak menimpa kaum perempuan hal ini sebagai akibat kaum perempuan itu dianggga…

Analisis Yuridis Penyidikan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi didalam relasi antar suamiistri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian setelah menerima laporan atau aduan segera melakukan proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkai…