Pengawasan Peredaran Vaksin Palsu

Peredaran vaksin palsu di tengah-tengah masyarakat dirasa meresahkan setiap orang, karena akibat dari penggunaan vaksin palsu yang merugikan masyarakat, masalah tersebut dapat dihindari apabila pengawasan peredaran vaksin palsu dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan problematika tersebut maka isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini antara lain, apakah pengawasan peredaran vaksin palsu di a…

Perlindungan Hukum Internasional Bagi Satwa Langka Dan Implementasinya Di Ind…

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untu…

Tinjauan Yuridis Penggunaan Drone Sebagai Alat Perang Dalam Hukum Humaniter

Penggunaan drone sebagai pesawat tanpa awak menyebabkan tidak terkendalinya serangan yang dilakukan oleh pihak berkonflik. Dengan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang penggunaan drone sebagai salah satu senjata dalam perang maka dapat dianggap penggunaannya sangatlah berbahaya, terutama bagi pihak sipil yang seharusnya dilindungi selama pihak berkonflik maka memotivasi penulis…

Resistensi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap …

Ratifikasi konvensi CEDAW oleh Indonesia menunjukan bahwa Indonesia berani untuk berkomitmen dalam membela dan memenuhi hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka pemenuhan dan penjaminan hak asasi manusia oleh negara terhadap warga negaranya. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri belum memenuhi dan menjamin hak-hak asasi perempuan dengan masih diadakannya tes keperaw…

Pengantar Ilmu Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-1486-53-8

Deskripsi Fisik

x, 364 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAR p

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Air Susu Ibu (ASI)

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Negara adalah perlindungan terhadap hak anak utnuk mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif. Untuk mendapat asi eksklusuf tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, swasta .untuk menyediakan fasilitas khusus berupa ruang laktasi. Namun di tempat kerja dan tempat sarana umum. Namun dukungan yang di harapkan belum sepenuhnya t…

Kajian Yuridis Tentang Penagkapan Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Tawuran Oleh…

Kejahatan anak menimbulkan masalah karena, pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting. Karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang. Dalam menangani perkara pidana yang pelakunya anak-anak maka, hukum harus sadar yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersbut dapat di hukum atau tidak, melaink…

Penerapan Standar Operasional Prosedur Oleh Polri Dalam Penanganan Demonstrasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…

Kajian Yuridis Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus …

KUHP tentang Penyertaan menyatakan Penyertaan untuk melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP seorang kurir dapat dikualifikasi sebagai pelaku turut serta. Penyertaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan hukum terhadap narkotika di indonesia. Narkotika yang telah diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertang…

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Wifi Atas Aplikasi Pemindai (QR-Code…

Wifi merupakan hotspot tanpa kabel yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dengan orang-orang diseluruh dunia. Permasalahan yang terjadi adalah Rita Mawara selaku konsumen memiliki itikad tidak baik untuk mengambil jaringan wifi tanpa hak dengan menggunakan aplikasi pemindai QR-Code telepon genggam Xiaomi yang mengakibatkan kerugian bagi Sammy Talanila sebagai Pe…

Pertanggungjwaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang di butuhkan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, terutama kaum remaja perempuan dan wanita dewasa yang ingin tampil menarik dan cantik. Apabila pelaku usaha kosmetik dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dan memproduksi, mengedarkan kosmetik ilegal, maka konsumen yang akan dirugikan. Apabila Pelaku usaha sudah melakukan kesalah…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pem…

Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Berbagai informasi yang valid dan akurat menyangkut eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersil mengenai penggunaan anak untuk reproduksi bahan pornografi, dan para korban dari ekiploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun …

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Kaum Minoritas LGBT (Lesbian, Gay, …

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mensyahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Akan tetapi dalam penerapannya sering kali masyarakat melakukan diskriminasi terhadap orang atau kelompok. Bahkan di beberapa negara, diskriminasi terhadap kelompok LGBT semakin …

Penggunaan Flight Information Region (FIR) Oleh Singapura Di wilayah Indonesi…

Flight Information Region (FIR) merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan. Flight Information Region (FIR) menjadi salah satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan. Flight Information Region (FIR) adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran serta i…

Kajian Yuridis Penetapan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika

Rehabilitasi dalam UU Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika terdapat dua jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika. Hal ini memunculkan permasalahan apakah penetapan rehabili…

Kajian Terhadap Rumusan Norma Pekerjaan Lain menurut Putusan Mahkamah Konstit…

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui apa makna rumusan norma pekerjaan lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 65 P/HUM/2018 serta akibat hukumnya terhadap syarat pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai upaya menjaga original intent Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penelitian ini meru…

Hak Masyarakat Adat Kepulauan Tanimbar Atas Pemanfaatan Kain Tenun Tanimbar

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi, salah satunya hasil karya intelektual yang berkembang dalam lingkungan masyarakat adat yaitu kain tenun Tanimbar yang sudah dibuat sejak dahulu secara turun-temurun yang memiliki motif dengan arti yang bermakna mendalam mengenai kehidupan keseharian masyarakat adat Tanimbar. Dalam pemanfaatannya kini kain tenun banyak digunakan …

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Dampak Aktivitas Negara Di Ruang An…

Perkembangan teknologi ruang angkasa semakin pesat. Berbagai manfaat yang dihasilkan oleh aktivits di ruang angkasa membuat negara-negara berlomba untuk terus beraktivitas di ruang angkasa. Kebebasan negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa diakui oleh hukum internasional dengan batasan tertentu yang ditegaskan dalam pasal 4 Outer Space Treaty 1967 tentang larangan pen…

Kebijakan Formulasi Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Karena Alasan Pengobatan

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi, berbulu halus yang sering disalahgunakan dan digolongkan kedalam narkotika golongan I namun, memiliki manfaat dalam medis. Dalam menangani masalah penggunaan narkotika jenis ganja perlu dilakukan dengan kebijakan formulasi yaitu suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan…

Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…

Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…