Tanggung Jawab Pidana Individu Bagi Pelaku Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.06 SON t

Asas-Asas Keseimbangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Wilayah Laut Dan Pes…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.05 TJI a

Kajian Yuridis Terhadap Pengurusan Piutang Negara Dan Pelaksanaannya (Studi K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.04 SOL k

Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daer…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.03 IDH k

Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Sumatera Selatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.02 ZAN o

Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.01 TIT p

Kualifikai Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tah…

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum terhadap perkembangan informasi transaksi elektronik yang berkembang cukup pesat. Berbagai informasi dengan begitu mudah dan cepat dapat kita peroleh melalui me…

Ganti Rugi Kepada Terdakwa yang Dinyatakan Tidak Terbukti Melakukan Suatu Tin…

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu upaya hukum bagi terdakwa atau terpidana dalam memulihkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak dan pemulihan kembali nama baik selama menjalani proses hukum bahkan sampai di pengadilan, apabila dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan karena terjadi kekeliruan di dalam proses pemeriksaan penangkapan, penahan…

Kajian Yuridis Perbuatan Zina dari Prespektif Asas Legalitas Formil dan Materil

Asas legalitas formil dan materil dalam RUU KUHP terjadi pertentangan karena terjadinya perbedaan penafsiran antara RUU KUHP pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2) yang mengandung arti bahwa meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma so…

Larangan Eks Terpidana Korupsi Dalam Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Di…

Merujuk pada pasal 240 Ayat (1)k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan bahwa Eks Terpidana korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat harus lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai eks narapidana. Hal ini tak sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 tentang tata cara pencalonan legislatif yang melarang eks terpidana korupsi untuk me…