Skripsi ini membahas masalah Penundaan Sidang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradilan Yang Adil). Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah di mana dalam Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa “Penyidikkan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan guna mendapatkan Pe…
Travel Pass merupakan suatu program dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang menyediakan penerbangan selama 1 tahun penuh hanya dengan membayar hanya dengan membayar Rp.12 juta. anggota dari program tersebut mengeluhkan cara kerja dari pihak Sriwijaya Air yang telah merugikan pihak konsumen karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang…
Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selajutnya disingkat KUHAP). Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perk…
Perkembangan keilmuan hukum dapat diukur melalui sebuah penelitian, sekaligus menguatkan ciri khas atau karakteristik keilmuan hukum yang bersifat normatif, preskriptif, dan praktis
Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 160 Ayat 3 KUHAP) Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini…
Narkotika merupakan obat yang mana memepunyai salah satu unsur yang bisa membuat ketergantungan (candu) untuk itu, apabila ada pemakai maka disitu ada pengedar dan Bandar. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Provinsi Maluku telah ada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara klas I Ambon (selanjutnya disingkat Rupbasan Klas I Ambon) maka secara otomatis menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP seluruh barang sitaan yang berada pada kantor Polri harus disimpan dalam Rupbasan, namun yang terjadi Polri masih menyimpan benda sitaan yang merupakan barang bukti dengan dasar hukum…
Polisi bukan saja sebagai penegak hukum, namun sering kali menjadi pelaku tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menulis tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan pelanggaran kode etik yang disidang oleh Komisi Kode Etik Polri, rumusan yang muncul adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Po…
Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa yang akan datang,…