Ditapis dengan
Penetapan Tersangka Pada Sidang Praperadilan (Studi Putusan PN Jakarta Selata…
Lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Ruang lingkup praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntuta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1286 OHO p
Konstruksi Hukum Perbuatan Pengguguran Kandungan Dan Pembunuhan Anak Menurut …
Perbuatan pengguguran kandungan dan pembunuhan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pengguguran kandungan diatur pada Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Perbuatan pembunuhan anak juga diatur dalam KUHP pada Pasal 341, 342, dan 343. Didalam KUHP secara tegas menyatakan bahwa pengguguran kandungan dan pembunuhan anak adalah sesuatu yang dilarang. Namun perbuatan ini…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1285 PAT k
Tinjauan Beban Kesalahan Pelaku Kasus Korupsi Bandar Udara Jos/Orno Imsula di…
Pekerjaan Bandara Moa telah selesai dikerjakan sudah diserahkan kepada Pemerintah pusat Cq. Kementerian Perhubungan RI dan telah diresmikan oleh presiden RI dan telah dioperasikan sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa adanya hambatan atau kendala apapun. Berdasarakan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku terhadap pengelolaan keuangan Pemerrintah Daerah Kabupten Maluku Barat Daya TA. 20…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1284 MIR t
Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri (Analisi…
Perkara dengan nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Ambmerupakan salah satu perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterima di Pengadilan Negeri padahal sudah jelas bukan merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Kebasahan keputusan tata usaha negara yang diuji di PN dan 2) Status Huku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.372 MET p
Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika diperinci terdapat dua jenis undang-undang yang berbeda dari segi formil dan materil yaitu undang-undang dan undang-undang hasil ratifikasi, perbedaan terletak pada pelibatan DPR selaku pembuat undang-undang yang hanya dimintakan persetujuan peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.371 SOP p
Penerapan Sanksi Administratif Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah K…
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 20 mengatur tentang sanksi administratif yang dimana rumusan norma dari pasal tersebut tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisa penerapan sanksi administratif Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.370 UBR p
Tinjauan Yuridis Terhadap Posisi Dominan Dalam Kasus Aqua Dan Le Mineral Seba…
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan sejak reformasi. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, bertumbuh sebesar 5,7% dan merupakan yang tertinggi dibanding emerging market di dunia. Salah satu cara menjaga pertumbuhan dilakukan dengan menjaga persaingan antar pelaku usaha tetap sehat. Pengawasan dan pengontrolan ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.687 TUP t
Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pe…
Penelitian mengenai Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT SEMENTARA) adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Camat maupun Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan suatu keadaan tertentu (kondisi g…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.686 ITR p
Penggunaan Virtual Currency Tanpa Regulator Dalam Transaksi Pembayaran
Penggunaan virtual currency dalam transaksi pembayaran semakin meningkat di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran Pasal 34 (a) telah dilarang melakukan transaksi pembayaran namun masyarakat masih menggunakan virtual currency dalam transaksi pembayaran, yakni sekitar 37 perusahaan di Indonesia, diantaranya ia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.685 ANG p
Penerapan Prinsip Good Faith Dalam Menjalankan Kewajian Hukum Sebagai Anggota…
Prinsip Good Faith (itikad baik) adalah setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak dan bahwa interaksi atau hubungan internasional didasarkan pada niat baik. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Prinsip good faith merupakan persyaratan moral yang menjadi pemicu agar …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.151 RAH p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara