Ditapis dengan
Tentara Anak Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Perspektif Huk…
Hak-hak anak telah diakui dalam hukum internasional, berbagai instrument internasional telah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak termasuk hak anak dalam konflik bersenjata. Deklarasi tentang hak-hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, dan instrumen instrumen regional seperti Deklaras…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.281 TIA t
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan…
Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pejalan kaki merupakan penelitina yang bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian dengan menggunakan kekerasan pada pejalan kaki, serta faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaanya. Sumber data adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Data primer dida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1509 LEI u
Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi Di Negeri Latu (Vide…
Pada prinsipnya dalam suatu usaha untuk melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak dapat dilepaspisahkan dengan pesolan hukum baik secara normatif maupun formal. Dalam upayanya diketahui bahwa pesoalan hukum normatif tentu menjadi tolak ukur untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah atau tidak sedangkan persoalan hukum formal yakni bekaitan dengan bagaimana psoalan pembuktian hukum n…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1508 LAI a
Penjualan Tanah Kepada Pihak Ketiga Atas Tanah Yang Telah Dibeli Secara Di Ba…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penjualan tanah kepada pihak ketiga atas tanah yang telah dibeli secara di bawah tangan, sebagaimana yang terjadi di desa Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon, dimana pada tahun 2015 salah seorang ahli waris dari Nasareth Tentua bernama Otis Tentua menjual tanah warisannya kepada sekitar 15 warga desa Waiheru, dan bukti dari adanya pembelian tana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.782 DAR p
Tinjauan Yuridis Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap NB
Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam persidangan 2 (dua) orang terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis terbukti bersalah. Perbuatan kedua pelaku tersebut mengakibatkan NB mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca in…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1507 TEB t
Pengaturan Hukum Terhadap Perang Saudara Di Suriah Perspektif Hak Asasi Manus…
Perang merupakan suatu keadaan dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Perang menimbulkan kekerasan terorganisir yang muncul dari kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Berdas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.280 MAR p
Tanggung Jawab PT. Gojek Terhadap Perjanjian Layanan Pengiriman Barang (Go-Send)
PT Gojek Indonesia hadir sebagai salah satu transportasi online berbasis aplikasi. PT Gojek yang menyediakan berbagai Fitur layanan, salah satunya adalah Jasa layanan Gosend. Gosend adalah solusi pengiriman paket yang berkomitmen untuk mengantarkan barang atau dokumen dengan lebih mudah dan cepat.. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala berupa kehilangan ataupun kerusakan pada bara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.781 THI t
Pertanggungjawban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Saat Demonstrasi
Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1506 RUI p
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang terus meningkat serta membahayakan ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1505 REN a
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kerugiaan Yang Dialami Konsumen Bukalapak
Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.780 KEY t
Pelanggaran Hukum Internasional Oleh Pengadilan Nasional Suatu Negara
Berdasarkan Hukum Internasional lebih khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Selain Itu dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menerapkan Prinsip nonrefouelement merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang diterima oleh negaranegara sebagai suatu norma yang tidak da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.279 MAR p
Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Bend…
Rumah penyimpanan benda sitaan milik negara merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun tak dapat dipungkiri tindak pidana pencurian dalam rumah penyimpanan benda sitaan milik negara juga sering terjadi salah satunya yang terjadi pada kantor Rupbasan Kelas I Ambon. Pencurian yang terjadi di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1504 HAT p
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Adat Hak Milik Kerabat Bagi Pembangunan Untuk Kep…
Kegiatan pembangunan selalu memerlukan lahan atau tanah, untuk menyediakan lahan maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan harus diberi imbalan berupa ganti rugi dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya yang layak dan adil kepada pihak yang berhak melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.779 BAT p
Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Pembajakan Ditinjau Dari Undang-Undang No…
Pembajakan di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipata di bidang music. Pembajakan atas karya cipta ini dilakukan lewat brebagai media, baik itu berupa kaset, CD, VCD, dan lain-lain. Khusus mengenai pembajakan kaset dari tahun ke tahun makin marak saja. Munculnya pembajakan ini, tidak lepas dari kondisi social ekonomi dan social masyarakat menjadi ki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1503 TAN a
Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Wemale Nuetetupatai Di Kabupaten Seram Ba…
Dalam proses pembagian warisan di Suku Wemale Nuetetupatai menganut sistem pembagian warisan secara matrilineal yaitu sistem pembagian warisan yang ditarik dari garis keturunan ibu, diamana perempuan yang dalam bahasa Wemale Nuetetupatai disebut Mapina lebih berhak di bandingkan laki-laki yang dalam bahasa Wemale Nuetetupatai disebut Manawa dalam hal pewarisan. Proses pembagian warisa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.778 TUN p
Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Korupsi merupakan (extra ordinary crime) maka penanganan pemberantasan tindak pidana koruspi membutuhkan cara yang extra salah satunya tentang Pembuktian terbalik yang merupakan pembuktian diluar kelaziman hukum acara pidana (Formil) dan memiliki potensi memudahkan penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi melalaui pembuktian terbalik, lalu apa yang melatarbelakangi s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1502 MAT p
Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…
Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.777 MES a
Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Video Porno Artis GA)
Kasus yang menjerat artis berinisial GA akibat beredarnya video berdurasi 19 detik yang cukup mengejutkan ini mulai merebak akhir bulan november 2020. Polda Metro Jaya telah menetapkan artis Gisella Anastasia dan seorang pria berinisial MYD sebagai tersangka kasus video porno yang viral di media sosial. Gisel dan MYD disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, de…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1501 HUW k
Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemic Covid 19 Terhadap Anc…
Korupsi yakni suatu perbuatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, sudah tentu yang dimaksudkan di sini ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral baik tentu tidak akan melakukan korupsi. Upaya untuk menanggulangi perbuatan korupsi yang terjadi di mana-mana memang telah banyak dilakukan, baik dengan menggunakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1500 MUH k
Pembatasan Akses Untuk Menikmati Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Advance Purch…
Pemenuhan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan kewajiban negara yang terdapat dalam hak atas kesehatan yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti International Convention of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Pandemi COVID-19 telah menguji kemampuan negara untuk memenuhi hak ini, oleh karena virus yang telah menyebar dengan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.278 MAT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara