Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982 berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran yang melibatkan ABK Indonesia. Pada umumnya ABK di kapal asing mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Perusahaan, Negara Pe…
Diskriminasi ras terhadap African-Americans menghasilkan tindakan kekerasan dan pembunuhan, terlihat dari banyaknya kasus pembunuhan masyarakat kulit hitam oleh aparat kepolisian. Sehingga muncul berbagai usaha dari etnik serta kelompok-kelompok sipil dalam upaya penegakan hak-hak minoritas seperti salah satunya (MIA) Montgomery Improvement Association yang dipimpin oleh Martin Luther untu…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Apakah Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asymetris Telah Diatur Dalam Hukum Humaniter Internasional. Di saat ini dalam perang salah satunya yaitu perang asimetris, sudah banyak yang berperang menggunakan senjata biologis. Perang asimetris adalah perang yang dilakukan melalui budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunik…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina, Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal 36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.…
Pada setiap konflik bersenjata dimanapun, anak selalu berada pada posisi yang sangat rentan dan termarginal. Hak-hak anak korban konflik bersenjata sering terabaikan bahkan sampai terbunuh, yang hidup pun tak kalah menderitanya akibat kehilangan keluarganya, diculik, menjadi cacat, menjadi pengungsi diberbagai negara, serta diperdagangkan untuk menjadi obyek ekploitasi dalam kejahatan …
Dalam putusan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bagian dua poin 2 fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. namun pada kenyataanya masih terdapat Perusahaan Fintech Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI tersebut seperti yang dil…