Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan…

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melangar hak asasi manusia. Tujuan…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Merupakan Korban Prostitusi Online Mela…

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat penting, setiap anak m…

Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1537 TUT p

Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Me…

Penipuan dalam jual beli akun permainan game online, menjadi kewajiban hukum untuk meluruskannya demi terciptanya masyarakat tertib beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum. Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahahan sosial dan merugikan bagi masyarakat. Masalah dal…

Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rum…

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan hal ini telah d…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelangaran Lalu Lintas di atas Jembatan Mera…

Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di atas Jembatan Merah Putih di Kota Ambon berdasarkan Pasal 287 ayat (2),310,311,312 UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lntas dan Angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Lalu Lintas di atas Jembatan Merah Putih dan upaya apa s…

Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap…

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebebasan menyatakn pendapat secara konseptual diatur dalam Pasal 28 yang mentakan “kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum P…

Peranan Penyidik Kepolisian Di Dalam Melakukan Penyadapan Pada Kasus Tindak P…

Penyadapan, kata ini sering muncul dalam perdebatan politik maupun hukum di kalangan para politisi atau para penegak hukum serta akademisi di indonesia. Penyadapan setidaknya telah dianggap sebagai senjata sakti yang diharapkan mampu menguak atau setidaknya membuka tabir akan adanya kejahatan yang terorganisir dan juga menurut beberapa kalangan dapat mencegah adanya kejahatan terhadap k…

Penegakan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Yang Melakukan Perlawanan Protokol K…

Penegakan Hukum Terhadap Pasien covid-19 yang melakukan perlawanan protokol kesehatan sangat dibutuhkan mengingat pelarian pasien covid-19 yang berstatus (PDP) sangat berbahaya, karena Corona virus disease 2019 (covid-19) merupakan penyakit yang menular sehingga dibutuhkan tindakan pencegahan yang cepat dari pemerintah Indonesia. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengg…

Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan BNN …

Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.Penanganan tindak pidana narkotika perlu kordinasi antar lembaga penegak hukum.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajatuntuk saling memberi informasi dan menga…