Ditapis dengan
Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut KItab Undang-Unda…
Hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.Dalam KUH Perdata,pada dasarnya prinsip pewarisan adalah harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.826 LEW k
Labelisasi Halal Terhadap Produk Pangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)…
abetubun, sebagai Pembimbing II. Kesadaran masyarakat untuk mencantumkan label serta sertifikat halal pada produk pangan masih rendah. Banyak produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon yang belum mencantumkan label halal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang “Pangan” yang mewajibkan setiap produk pangan di Indonesia untuk mencantumk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.825 MAN l
Urgensi Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap P…
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, telah mengeluarkan empat poin rekomendasi kepada Presiden. Salah satu dari empat poin tersebut adalah untuk mendesak pemerintah agar segera meratifikasi konvensi perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa. Kebutuhan ini didasari oleh ban…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.337 FIT u
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus…
Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Peradilan Tata usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah melewati tenggang waktu dengan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun permasalahan yang dibahas adal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.479 GAS k
Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural
Masuknya tenaga kerja asing non prosedural menimbulkan masalah di negara tujuan, termasuk Indonesia. Serangkai aturan telah ditetapkan berdasarkan undangundang dan peraturan lainnya. Namun, faktanya tenaga kerja asing yang masuk wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dengan tidak memiliki dokumen perjalanan yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.336 HIT p
Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hu…
Sebagai salah satu negara dengan banyak pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk praktik penyelundupan migran. Penyelundupan imigran gelap adalah jenis kejahatan global. Isu-isu berikut diangkat oleh analisis studi ini tentang akuntabilitas penyelundup migran lintas batas di bawah hukum internasional.: Bagaimana Hukum Inte…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.335 LIL p
Penundaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu dan secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah setiap lima tahun sekali, namun wacana penundaan pemilu pernah menjadi pembicaraan di Indonesia. Penelitian ini dengan isu hukum dasar konstitusionalitas penundaan pemilu dan akibat hukum penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.478 RID p
Kekuatan Hukum Titah Raja Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspek…
Hukum adat merupakan suatu hukum yang masih eksis sampai dengan hari ini dan diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai macam peraturan perundanganperundangan, dalam kenyatannya pengakuan terhadap hukum adat ini merupakan bagian dari pada suatu implementasi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.477 SAL k
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa
Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebgai korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam hukum pidana di Indonesia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1570 LEU p
Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.464 MAX p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara